4/19/11

Tanya Jawab Seputar Pengantar Ilmu Hukum Part 2


31.
Tanya :
Bilakah suatu undang-undang mulai berlaku untuk ditaati?

Jawab :
Suatu undang-undang mulai berlaku untuk di taati sejak tanggal penetapanimulai berlakunya sebagimana yang tercantum dalam undng-iundang itu sendiri atau setelah diundangkan dalam lembaran negara ditambah lagi pewartaannimelalui siaran radio/televisi dan di surat-surat kabar.
32.
Tanya :
Apakah yang d maksud dengan traktat?

Jawab :
Traktat ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalanitertentu yang berkenan dengan kepentingan negara-negara tersebut masing-masing, misalkan tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonoman, dan sebagainya.
33.
Tanya :
Apakah yang di maksud dengan norma kehidupan?

Jawab :
Norma kehidupan ialah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi orang untuk bersikap tindak di alam kehiupannya, baik dalam hidupnya sehimggaisecara pribadi maupun dalam pergaulannya dengan orang lain/ masyarakat.
34.
Tanya :
Adakah istilah lain yang menjai sinonim bagi terminologi norma norma kehidupan”? 

Jawab :
Ada, yakni ”kaidah-kaidah kehidupan”.
35.
Tanya :
Bagaimanakah hubungan eksistensi antara norma-norma hukum itu dalam imengatur kehidupan kita? Buktikan dengan contohnya!

Jawab :
           Jawab : sebagai norma-norma kehidupan, norma-norma nonhukum dan norma-norma hukum selalu bereksistensi atau hadir secara bersamaan, berdampingan danisaling menyempurnakan, menguatkan dan melengkapi satu sama lain dalam melengkapi kehidupan kita.
Contoh : dalam hal hukum (norma hukum) tidak mampu membuktikan secara pasti benar tidaknya jalan perkara atau kesaksian yang berkaitan di dalamnya, para pihak yang bersengketa dapat di minta hakim untukisumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing (norma kesusilaan) untuk menguatkan nilai kebenaran akan dalil-dalil yang mereka ajukan dalamiperkara mereka itu.
36.
Tanya :
Apakah ang di maksud dengan hukum undang-undang?

Jawab :
hukum yang bersumber dari undang-undang atau timbul karena adanya ketenuan undang-undang yang mengikat sebagai hukum.
37.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan hukum kebiasaan?

Jawab :
hukum yang bersumber dari kebiasaan atau timbul karena adanya kebiasaan (dalam suatu masyarakat) yang sudah mengikat dan untuk di taati semua orang
38.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan hukum traktat?

Jawab :
hukum yang bersumber dari traktat yang telah di adakan, yang merupakan ketentuan- ketentuan yang mengikat bagi negara-negara yang mengadakannya tersebut untuk menaatinya.
39.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan hukum tata negara formal?

Jawab :
hukum tata negara formal ialah segenap peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum tata negra material.
40.
Tanya :
apakah yang di makud dengan hukum perdata foramal?

Jawab :
hukum perdata formal atau acara perdata ialah peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur bagaimanakh cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan-ketentuan hukum perdata mterial tersebut di dalam praktik.
41.
Tanya :
apakah yang maksud dengan hukum benda?

Jawab :
hukum benda ialah salah satu bagian dari hukum perdata materil yang khusus mengatur tentang hal-hal yang menjadi objek pelaksana peranan para subjek hukum yang bersangkutan.
42.
Tanya :
apakah yang di mksud dengan kodifkasi hukum

Jawab :
kodifikasi hukum ialah suatu langkah pengitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang (codex = kitab undang-undang) yang di lakukan secara resmi oleh pemerintah.
43.
Tanya :
coba berikan beberapa contoh hukum di Indonesia yang telah di kodifikasi!

Jawab :
beberapa hukum di indonesia yang telah di kodifikasi misalnya:
-     hukum pidana yang telah di kodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
-     Hukum perdata yang telah di kodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer).
44.
Tanya :
Apakah yang di maksud dengan unifikasi hukum?

Jawab :
unifikasi hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk di berlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut (tentang pengertian hukum nasional).
45.
Tanya :
Apakah yang di maksud dengan perkataan hierarki perundang-undangan?

Jawab :
hierarki perundang-undangan artinya tata susunan urutan semua peraturan hukum secar teratur, mulai dari peraturan perundangan yang tertinggi derajatnya samapai dengan yang terendah derajatnya.
46.
Tanya :
bagaimana peraturan hierarki perundang-undangan di indonesia?

Jawab :
Menurut pasal 2 Ketetapan MPR RI (Tap MPR) No.111/ MPR/ 2000, hierarki perundang-undangan di indonesia (dari yang tertinggi derajatnya sampai yang terendah) adalah sebagai berikut.
a.         Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).
b.         Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
c.         Undang- Undang (UU).
d.        Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
e.         Peraturan Pemerintah (PP).
f.          Keputusan Presiden (Kepres).
g.         Peraturan Daerah (Perda).
h.         Peraturan- peraturan lain yang lebih rendah, seperti Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagiannya.
47.
Tanya :
Bagaimana dalil dasar yuridis yang berlaku dalam hal hierarki atau tata urutan peraturan tata hukum ini secara umum?     

Jawab :
Hans Kelsen dalam terorinya yang terkenal, yakni “Stufenbau theory”, mengemukakan dalilnya sebagai berikut.
1.     Norma –norma hukum itu adanya bersusun mulai dari norma yang paling rendah derajatnya sampai pada norma yang tertinggi.
2.     Setiap norma itu selalu berdasarkan atas norma yang lebih tinggi lagi dan begitulah seterusnya, sampai pada norma yang tertinggi tadi, yang dinamakan norma dasar atau kaidah dasar (grundsnorm).
3.     Norma-norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan norma yang lebih tinggi derajatnya.
4.     Norma- norma yang lebih tinggi bersifat fundamental dan universal (umum), sedangkan norma-norma yang lebih rendah bersifat aktual dan spesifik (khusus), karena pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana daripada norma- norma yang lebih tinggi dalam bidangnya masing-masing.
Di samping itu, dalil-dalil yang penting perlu di ketahui dalam hierarki peraturan hukum  ialah sebagai berikut.
5.     Norma hukum hanya dapat di cabut oleh instasi yang menetapkannya atau instasi yang lebih tingi derajatnya.
6.      Norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat menghapus atau membatalkan berlakunya norma huku yang lebih tinggi. Karena itu, yang dapat menghapus atau membatalkan berlakunya suatu norma hukum ialah norma hukum yang lain yang minimal harus sederajat dengan norma hukum yang di hapusnya tersebut.
48.
Tanya :
Apakah yang menjadi tujuan daripada hukum?

Jawab :
Beberapa pendapat yang penting untuk di ketahui,yakni sebagai berikut.
1.    Pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam buku mereka perihal kaedah hukm pada dasrnya menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian hudup antara pribadi dan juga untuk mrncapai keadilan.
2.    Pendapat Aristoteles dalam karyanya Rhetorica mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakan keadilan.
49.
Tanya :
Coba jabarkan, unsur-unsur apa sajakah yang seyogianya terdapat dalam setiap hukum yang memadai?

Jawab :
a.    Unsur eksistensi  atau kehadiran hukum itu sendiri, dalam arti bahwa hukum itu sendiri secara yuridis formal sungguh ada, baik secara tidak tertulis maupun tidak tertulis.
b.    Unsur esensi  atau hakikat hukum itu sendiri
c.    Unsur prosedur penetapan hukum tersebut secara yuridis formal harus memenuhi syarat.
d.   Unsur peneriman dan pengakuan serta pendukungan warga terhadap hukum tersebut:
1.                Isinya tidak bertentangan dengan jiwadan kehendak warga masyarakat yang diaturnya
2.               Rakyat menerima, mengakui, dan mengangap sepenuhnya bahwa hukum itu sungguh berlaku bagi pengaturan kehidupannya, karena rakyat yang bersangkutan telah mengetahui bahwa adanya hukum tersebut tidak akan meragukan kepentingan mereka, dan bahkan justru sebaliknya, yakni untuk di manfaatkan sebesar-besarnya bagi pengaturan hidup mereka.
e.    Unsur kepastian hukum dan juga unsur kesetaraan hukum
f.     Unsur proteksi hukum dan juga unsur restriksi hukum
g.     Unsur ketaatn dan keluwesan
50.
Tanya :
Coba jabarkan sendi-sendi apa sajakah yang dalam kenyataannya membentuk “dimensi fungsional” atau “ dimensi kegunaan” daripada suatu huku?

Jawab :
Sendi-sendi yang dalam kenyataannya membentuk menbentuk dimensi fungsional atau dimensi kegunaan dari suatu hukum (Atau dari setiap hukum ) pada dasarnya ialah seperi berikut.
a.       Sendi masyarakat
b.      Sendi wilayah,
c.       Sendi waktu,
d.      Sendi hal.
51.
Tanya :
Apakah yang di maksud dengan perkembangan hukum?

Jawab :
Perkembangan hukumialah suatu proses kemajuan yang di alami oleh suatu hukum melalui berbagai pembaruan/ perbaikan/ penyempurnaan, baik dalam sistem, asas atau stelsel- nya, maupun dalam bidang-bidang tertentu lainnya.
52.
Tanya :
unsur-unsur apakah yan harus ada sebagai penimbul dan pembentuk suatu perkembangan hukum yamg sempurna atau setidak-tidaknya memadai, maka dalam unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, terutama adalah seperti berikut.

Jawab :
a.    Modernisasi atau pembaruan hukum, sebagai langkah inti dari perkembangan hukum itu sendiri, yang membawa ke dalam hukum tersebut segala unsur – unsur yang baru yang semula belum ada.
b.    Restorasi atau pemugaran hukum. Pembaruan memang tentu saja di perlukan dalam setiap perkembangan akan tetapidalam bidang hukum, suatu perkembangan itu di samping memerlukan pembaruan atau pengadaan unsur-unsur yang baru, tetep juga di perlukan pemugaran atau di pertahankanya unsur-unsur lama yang masuh terjamin efektivitas dan efesiensinya.
53.
Tanya :
Disamping membentuk dn menghasilkan perkembangan hukum, akan menghasilkan pulakah pelaksanaan yaqng serasi antara modernisasi dan restorasi hukum?        

Jawab :
Di samping perkembangan hukum, keserasian anatara pelaksana modernisasi dan restorasi hukum akan menghasilkan pula kewibawaan hukum.
54.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan penafsiran hukum?

Jawab :
penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahakan masalah atau persoalan yang sedang di hadapi.
55.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan pengkhayalan hukum?

Jawab :
pengkhayalan hukum ialah suatu upaya pengendalian atau pengiasan akan sesuatu hal tertentu di mana hal-hal yang belum ada dianggap sebagai hal-hal yang sudah ada atau demikian sebaliknya.
56.
Tanya :
apakah istilah lain untuk pengkhayalan hukum?

Jawab :
istilah lain untuk pengkhayalan hukum ialah fiksi hukum.
57.
Tanya :
apakah yang dimaksud dengan kedaulatan hukum?

Jawab :
kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi.



58.
Tanya :
apa artinya jika di katakan “ negara berkedaulatan rakyat “?

Jawab :
arti “ negara berkedaulatan rakyat “  yaitu bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah rakyat dari negara yang bersangkutan.
59.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan kekuatan mengikat daripada hukium

Jawab :
kekutan mengikat daripada hukum ialah sesuatu kekitan yang merupakan suatu daya  paksa dari hukum tersebut yang membuatnya jadi di taati orang.
60.
Tanya :
samakah pembagian golongan penduduk di Indonesia antar dahulu dan sekarang

Jawab :
tidak sama, adapun perbedaannya ialah
a.     Sejak zaman belanda, pembagian golongan penduduk di Indonesia di dasarkan atas Indische Staatsregeling 1927, yang merupakan peraturan Ketatanegeraan Hindia Belanda.
b.     Tahun 1985 hingga sekarang , pembagian golongan penduduk indonesia di dasrkan atas UUNo. 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

No comments:

Post a Comment