4/19/11

Tanya Jawab Seputar Pengantar Ilmu Hukum Part 3


61.
Tanya :
Siapa sajakah yang dimaksud dengan golongan bumi putra atau golongan pribumu itu?

Jawab :
a.     bangasa Indonesia asli dan keturunannya yang tidak pindah ke golongan bukan penduduk asli.
b.     mereka yang berasal dari bukan penduduk asli yang masuk dan di persamakanjke dalam golongan penduduk asli atau bansa Indonesia asli.
62.
Tanya :
apa sebabnya golongan penduduk menurut pasal 163 ayat (1) IS, seperti di atas itu, tidak lagi di berlakukan di  Indonesia?

Jawab :
 sebabnya ialah karena pembagian penduuk yang demikian besar pada sukuisme dan golongannisme bertentangan dengan hakikat persatuan dan ke- Bhineka Tunggal Ika- an yang menjadi landasan adiil bangsa kita.
63.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan hak?

Jawab :
hak ialah suatu peranan yanng boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan ( purnadi Purbacaraka).
64.
Tanya :
apakah unsur-unsur dari setiap hak?

Jawab :
a.     Hak ialah suatu kebolehan, jadi bukanlah suatu keharuasan
b.     Akibatnya ,seseorang atau suatu pihak tidaklah bisa dipaksa kalau ia tidak mau menggunakan haknya, tetapi demikian juga sebaliknya, ia tidak bisa di larang kalau ia mau menggunakan haknya tersebut.
65.
Tanya :
apakah mungkin bisa terjadinya kewajiban tanpa adanya hak ?

Jawab :
pada dasarnya tidak mungkin.



66.
Tanya :
aspek-aspek pentimg apakah yang harus ada dalam penggunaan hak?

Jawab :
a.     Aspek kekuatan, kekuasaan untuk melkukan hak tersebut.
b.     Aspek perlindungan,
c.     Aspek pembatasan hukum (restriksi hukum) yang membatasi dn menjaga agar jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
67.
Tanya :
bagaimanakah konsepsi dasar yang dapat di jadikan rumus  tentang pengaturan hak melalui hukum

Jawab :
Hukum mengatur perihal penggunaan hak dengan ketentuan:
a.    Hukum akan selalu melindungi setiap penngunaan hak yang sah, sampai pada batas maksimumnya
b.    Hukum akan selalu membatasi penggunaan suatu hak yang telah mencapai batas maksimumnya dan akan menghapuskan kehadiran dan penggunaan setiap hak yang telah melampaui batasnya.
68.
Tanya :
apakah batas penggunaan maksimum penggunaan hak yang di tetapkan melalui hukum itu selalu sama atau seragam bagi semua orang dalam bidang pengaturannya masing-masing?

Jawab :
batas penggunaan maksimum hak yang di tetapkan melalui hukum bagi semua   orang ialah sebagai brikut
a.     Secara kuantitatif, sama atau seragam, dalam arti berlaku mutlak bagi semua orang tanpa dapat di tawar-tawar lagi
b.     Secara kuantitatif, ada yang sama dan ada pula yang tidak sama
69.
Tanya :
dapatkah sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif ketiga-tiganya di jatuhkan kepada satu kesalahan yang telah di perbuat oleh seseorang?

Jawab :
dapat, misalkan:
Seseorang karyawan kantor yang telah mencuri benda-benda milik kantor  yang berharga mahal. Secara pidana, dapat di jatuhkan hukuman penjara,  Secara perdata, di jatuhkan hukuman ganti rugi,
Secara administratif, dapat di jatuhkan skorsing atau mungkin juga pemecatan.
70.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan pengecualian hukum

Jawab :
pengecualian hukum ialah suatu asas hukum yang memberikan suatu kemungkinan untuk melakuan penyimpangan dalam hal pelaksanaan dan peneapan hukum, dalam keadaan darurat atau hal yang memaksa.
71.
Tanya :
apakah batas maksimum pelaksanaan kewajiban yang di tetapkan melalui hukum itu selalu sama atau seragam bagi semua orang dalam bidang pengaturannya masing-masing

Jawab :
batas minimum pelaksanaan kewajiban yang di tetapkan melalui hukum bagi semua oang itu adalah seperti di bawah ini
1.          secara kuantitatif, sama arau seragam, dalam arti berlaku mutlak bagi semua orang tanpa dapat di tawar-tawar lagi.
2.          secara kuantitatif, ada yang sama dan ada pula yang tidak
72.
Tanya :
faktor-faktor penting apa sajakah yag mempengaruhu penggunaan hak itu

Jawab :
a.         factor subjek hukumnya sendiri yang memegang hak yang bersangkutan
b.         faktor objek hukum yang menjadi hak dari subjek hukum yang bersangkutan.
c.         Factor tempat berlakunya hak tersebut.
d.        Factor waktu berlakunya hak tersebut.
73.
Tanya :
hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi oleh factor subjek hukum itu terhadap hal penggunaan hak?

Jawab :
a.         Dapat tidaknya haknya itu di alihkan kepada pihak lain, sehubungan dengan status atau kedudukan subjek hukum itu sendiri terhadap hak yang bersangkutan.
b.         Dapat atau tidaknya hak itu menurun dengan sendiriya kepaada ahli warisnya, juga sehubungan dengan status atau kedudukan si subjek hukum itu terhadap hak yang bersangkutan
74.
Tanya :
hal-hal apa sajakah yang dipengaruhi oleh factor tempat berlakunya hak tersebut terhadap penggunaan hak itu sendiri?

Jawab :
terhadap penggunaan hak, factor tempat berlakunya hak tersebut mempengaruhi/ mementukan, di mana sajakah hak yang bersangkutan itu dapat digunakan oleh subjek hukum yang memegangnya.
75.
Tanya :
factor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanan kewajiban itu?

Jawab :
         Jawab : menurut (A. Ridwan Halim) ialah sebagai berikut:
a.          Faktor subjek hukumnya sendiri yang menjadi pengemban atau pelaksana dari kewajiban yang bersangkutan.
b.          Factor prestasl yang harus di penuhi oleh subjek hukum yang bersangkutan sebagai kewajibannya itu.
c.          Factor tempat pelaksana kewajiban tersebut.
d.         Factor waktu pelaksanaan kewajiban tersebut.
76.
Tanya :
hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi oleh faktor subjek hukum itu terhadap pelaksana kewajiban?

Jawab :
a.          Dapat tidaknya pelaksanaan kewajiban itu di alihkan kepada orang lain sehubungan dengan status atau kedudukan si subjek hukum tersebut karena suatu sebab tertentu, ternyata menjadi terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya (misalkan karena meninggal, pailit, atau sebab-sebab lainnya).
b.          Bagaimana sajakah acara formal atau prosedur yang harus di lakukan oleh si subjek hukum tersebut dalam pelaksanaan kewajibannya atau dalam mengalihkan kewajibannya tersebut kepada pihak lain bila hal ini memang di benarkan.
77.
Tanya :
hal-hal apa sajakah yang di pengaruhi oleh faktor tempat terhadap pelaksanaan kewajiban ?

Jawab :
a.         Kewajiban apakah yamg harus di lakukannya di tempat di mana subjek hukum pengemban kewajiban itu berada, selaras dengan peraturan yang berlaku di tempat yang bersangkutan.
b.         Kewajiban apa sajakah yang sekirannya bisa di tangguhkan jika ternyata ada kewajiban lain yang lebih mendesak untuk di penuhi, di tempat di mana si subjek hukum pemgemban kewajiban itu berada dan sebagainya.
78.
Tanya :
kapankah hak itu lahir ?

Jawab :
a.         Lahir atau adanya subjek hukum yang baru, baik berupa orangnya maupun badan hukum.
b.         Di adakan berdasarkan perjanjian.
c.         Adanya kerugin yang di timbulkan oleh pihak lain, sehingga melahirkan hak bagi pihak bagi korban penderita kerugian untuk menuntut ganti ruginya itu.
d.        Telah di laksanakannya kewajiban yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh hak tersebut, sebagai hasil suatu usaha yang telah di laksanakan.
e.         Kedaluwarsaan, yang dalam hal ini adalah daluwarsa “acquisitief” , yakni suatu sebab hukum yang memberikan hak kepada seseorang atau suatu pihak atas benda tertentu hanya karena telah ada lewatnya waktu semata-mata.
f.          Ketentuan hukum/ undang-undang yang memegang telah menggariskan dan menetapkanadanya suatu hak tertentudengan objek yang tertentu pula.
79.
Tanya :
kapankah suatu hak itu terhapus?

Jawab :
hak terhapus karena hal-hal berikut ini.
a.          Meninggal atau tidak ada lagi subjek hukum yang menjadi pemegangnya dan tidak ada pula pengganti (misalkan ahli waris , orang atau badan lain) yang di tunjuk secara hukum untuk meneruskan pemegangan hak tersebut untuk masa-masa selanjutnya.
b.         Masa berlakunya memang telah habis dan tidak diprpanjang lagi atau tidak dapat diperpanjang lagi.
c.          Telah di perolehnya hal yang menjadi objek dari hak yang bersangkutan sendiri.
d.         Kewajiban yang menjai syarat untuk mendapatkan hak tersebut sudah tidak lagi dipenuhi.
e.          Kedaluwarsaan yang telah memberikan hak kepada orang lain atau pihak lain atas bendanya yang sebenarnya menjadi menjadi hak si pemegang yang pertama, sehingga hak si pemegang yang pertama atau pihaknya ini menjadi hilang.
f.          Ketentuan hukum/ undang-undang yang menghapusnya.
g.         Hak itu di alihkan atau beralih kepada hak orang lain.
h.         Adanya sebab luar biasa yang memusnahkan atau menghilangkan hal yang menjadi objek dari hak itu.
80.
Tanya :
bilakah suatu kewajiban itu lahir?

Jawab :
kewajiban itu lahir karena hal berikut.
a.         Adnya  suatu hak tertentu
b.         Diadakan berdasarkan suatu perjanjian
c.         Adanya kerugian yang disengaja ataupun tidak di sengaja telah di akibatkan terhadap pihak lain.
d.        Telah dinikmatinya hak yang harus di ambil dengan pelaksanaan kewajiban sebgai syarat perolehannya.
e.         Karena kedaluwarsaan tertentu yang telah ditentukan menururt hukum/ undang-undang ataupun perjanjian tertentu pula bahwa kedaluwarsaan tersebut dapat menimbulkan lahirnya kewajiban baru.
f.          Ketentuan hukum / undang-undang yang memang telah menggariskan dan menetapkan adnya suatu kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap orang.
81.
Tanya :
apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?

Jawab :
hak asasi manusia adalah hak yang mutlak harus ada menyertai hidup setiap orang tanpa terkecuali, seolaras dengan hak dan martabatnya selaku manusia yang merdeka
82.
Tanya :
apakah yang di maksud dengan kewajiban asasi manusia

Jawab :
kewajiban yang mutlak harus di penuhi oleh setiap orang tanpa terkecuali, selaras dengan harkat dan martabatnya selaku manusia yang berjiwa baik terhadap sesamanya.
83.
Tanya :
apakah yang menjadi kewajiban asasi bagi setiap orang untuk dipenuhi?

Jawab :
yang sudah menjadi kewajiban bagi asasi bagi setiap orang untuk di penuhi ialah, mengakui dan menghormati hak asasi bagi setiap orang lain dengan wajar dan layak.
83.
Tanya :
apakah yang dimaksud dengan kekuasaan?

Jawab :
kekuasaan ialah suatu peranan yang telah merupakan pembauran atau pencampuran antara hak dan kewajiban, sehingga peranan tersebut menjadi tidak mudah lagi untuk dibedakan, apakah peranan itu termasuk hak ataukah termasuk kewajiban. Karena tidak jelasnya batas antara hak dan kewajiban yang sudah demikian bercampur, maka peranan yang bersangkutan seyogianya disebut sebagai kekuasaan(Purnadi Purbacaraka).
84.
Tanya :
apakah hak milimitu

Jawab :
hak milim ialah suatu hak yang timbul dari kedudukan sebagai pemilik atau pihak yang memiliki sesuatu.
85.
Tanya :
apa artinya dikatakan bahwa hak milik adalah hak asasi dalam bidang perekonomin/

Jawab :
hak milik dikatakan hak asasi dalam bidang perekonomian, artinya ialah sebagai berikut:
a.         Hak milik merupakan hak mutlak untuk di pegang oleh setiap orang dalam bidang perekonomian sebagi bekal persediaannya untuk dapat hidup secara wajar dan layak.
b.         Hak milik seseorang atas benda-benda yang menjadi objek hukumnya itu tidak dapat diganggu oleh siapapun juga dalam bidang perekonomian ini, walau dengan ganti rugi yang berlipat ganda sekalipun.
86.
Tanya :
apakah hak milik sebagai hak yang terkuat atau paling sempurna juga merupakan hak asasi dalam bidang hukum?

Jawab :
Jawab  :  meskipun merupakan hak yang terkuat atau paling sempurna, tetapi hak milik bukanlah hak asasi dalam bidang hukum, karena hal-hal beikut :
a.         Sebagaimana kita ketahui, tujuan hukum antara lain ialah mengabdi kepada kepentingan umum.
b.         Karena itu,demi kepentingan umum mungkin suatu hak milik pribadi dapat di ganggu gugat oleh hukum, misalkan dalam hal-hal berikut.
1.           Dibatasi atau direstriksi, dalam arti dikurangi karena terlampau berlebihan, agar kepentingan umum tudak terdesak atau terugikan karenanya.
2.          Bahkan, tidak mustahil juga kalau tidak terpaksa ditiadakan sama sekali demi kepentingan umum.
87.
Tanya :
tanya  : benarkah kalau penggunaan hak dan kekusaan secara melampaui batas itu di sebut sebagai penyimpangan? Jelaskan!

Jawab :
pada dasarnya benar, tetapi harus di tegaskan sebagai “penyimpangan yang berwujud sebagai penyelewengan”.
Hal ini penting untuk di mengerti karena penyimpangan itu sendiri pada dasarnya ada dua macam, yakni:
a.          Pengecualin,
b.          Penyelewengan.
88.
Tanya :
apakah istilah lain untuk “penggunaan hak secara melampaui batas”?berikan pula contohnya!

Jawab :
istilah lainnya yaitu “ abus de droit”
Contoh: tuan-tuan tanah yang terus-menerus pembelian tanah secara paksa atau penyitaan tanah-tanah petani yang terjerat utang kepadnya dan sebagiannya.
89.
Tanya :
bagaimanakah halnya dengan penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati yang i lakukan pemerintah (c.q pengadilan) kepada seseorang hukuman? Apakah hal ini dapat di golongkan sebagai penggunaan kekuasaan yang melampaui batas. Jelaskan!

Jawab :
kekuasaan negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan hukuman mati kepada seseorng hukuman tidak dapat digolongkan sebagai penggunaan kewajiban yang melampaui batas, melainkan hal ini harus digolongkan dalam pengecualian yang jusrtu masih di benarkan menurut hukum untuk dilaksanakan demi menjaga wibawa hukum itu sendiri, kepastian hukum dan juga sekaligus juga kesetaraan hukum dalam mewujudkan keadilan, seta tentunya juga ketertiban kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.
90.
Tanya :
jelaskan perihal sikap tindak manusia dipandang dari sudut wujudnya!

Jawab :
di pandang dari sudut wujudnya yaitu :
a.         Sikap tindak atau perbuatan, yakni segala sesuatu yang secara fisik telah di lakukan ole seseorang terhadap sesuatu, misalkan memindahkan barang, menolong orang lain.
b.         Sikap saja (tanpa perbuatan), yaitu suatu tingkah laku yang hamya mencerminkan suatu pendirian saja, tanpa di wujudkan dengan perbuatan secara fisik atau jasmaniah.
Misal: seseorang yang mengetahui ada seseorang pencuri yang sedang bereaksi di rumah tetangganya, tetap ia mendiamkan saja,

No comments:

Post a Comment