2/26/12

Prosedur Perwakafan Menurut KHI

A. Pengertian wakaf Menurut KHI
Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam Pelaksanaanya di Indonesia mengalami perkembangan. Secara yuridis terdapat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Peraturan itu belum memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu segera dibuat undang-undang tentang wakaf yang memberikan kepastian hukum. Dalam KHI wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut UU No.28/1997 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya unrtuk kepentingan atau keperluan ummat lainnya sesuai ajaran. Dasar hukum wakaf terdapat pada Qs. Al-baqarah 267 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Dalam surat Al-imran ayat 92 yang artinya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” dan dalam surat Al-Baqarah ayat 261yang artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."
Jenis – jenis wakaf
Wakaf Zurry / Wakaf Ahli
Ialah wakaf yang dikhususkan oleh orang yang berwakaf untuk kerebatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya sebaiknya lebih dahulu melihat kepadasanak famili. Bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya, maka wakaf lebih afdhol diberikan kepada mereka
Wakaf Khairy
Ialah wakaf yang diperuntukan untuk amal kebaikan secara umum atau maslahatul ummat, seperti untuk masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan semisal itu. Atau mewakafkan harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang misin, anak yatim dan sebagainya.
B. Keabadian Wakaf
Wakaf dikelola oleh nadzir yang merupakan pengemban amanah waqif (yang memberi wakaf). Makna wakaf dari segi harfiyah dan teknis terkait dengan adanya ”keabadian” unsur pokok. Ada beberapa pendapat mengenai unsur ”keabadian” tersebut diantaranya
1. Imam Syafii, sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sekaligus menjadi syarat sahnya wakaf.
2. Imam Maliki, keabadian lebih kepada nature barang yang diwakafkan baik itu aset tetap maupun aset bergerak.
3. Imam Maliki, keabadian umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata aset yang diwakafkan. Dari pendapatnya ini, Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lain seperti wakaf susu sapi begitu juga aset yang paling likuid seperti uang tunai yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produkti. Yang menjadi substansinya adalah sapi dan yang diambil manfaatnya adalah susu.
Dari beberapa pendapat diatas, pendapat Imam Maliki dirasa sangat relevan dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif dan bukan berarti menghilangkan watak keabadian karena sesuai dengan Sabda Nabi ” Ihbis ashlaha wa tasgaddaq tsamrataha” yang berarti substansi wakaf tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.
Pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode diantaranya:
a. Periode tradisional
Dimana benda-benda wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, musholla, pesantren, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori ibadah mahdhah (pokok).
b. Periode semi-profesional.
Pengelolaan wakaf relatif sama dengan periode tradisional akan tetapi dalam periode ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif seperti pembangunan masjid yang tempatnya cukup strategis ditambah dengan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya.
c. Periode profesional.
Yaitu era dimana potensi wakaf sudah mulai diberdayakan secara profesional-produktif meliputi manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak sudah mencakup uang, saham dan surat berharga lainnya. Sebagai contoh disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang nota bene dulu adalah tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat-tempat usaha sebagai mesin ekonomi seperti hotel, restoran, apartemen, pusat-pusat perniagaan dan lain-lain. Model ini sampai sekarang akan terus dikembangkan.
Ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, Pola manajemennya harus dalam bingkai ”proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk programprogram pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, Asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia Ketiga, Asas transparansi dan accountability. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report.
C. Prosedur Mewakafkan
Dalam KHI Pasal 223 (1) “ ihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf” ayat 2 “isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.” Ayat 3 “pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.” Dan ayat 4 “dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1 pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 216 (6), surat-surat sebagai berikut:
a. Tanda bukti pemilikan harta benda.
b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai sura dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
c. Surat atau dokumen tertulis yang merupkan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
Maka jika dilihat dalam KHI prosedur wakaf adalah:
Wakif atau nadzir datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa:
1. Foto Copy KTP wakif, KTP susunan nadzir rangkap 2 dilegalisir yang berwenang
2. Permohonan Penegasan Hak dan Permohonan Sertifikat Tanah ( jika tanah wakaf belum bersertifikat ) formulir bisa didapatkan di Kantor BPN Kabupaten/kota bersangkutan.
3. Letter c asli
4. SPPT terakhir
5. Penelitian berkas-berkas oleh PPAIW
6. Wakif, Nadzir dan 2 orang saksi datang ke KUA untuk Ikrar Wakaf
7. Nadzir atau PPAIW mengajukan permohonan Sertifikat Tanah Wakaf ke BPN Kabupaten/kota bersangkutan
Obyek hukum wakaf berdasarkan ketentuan KHI meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sayangnya perluasan obyek hukum itu hanyalah merupakan wacana sehingga untuk saat ini perlu sekali segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dalam bentuk undang-undang.
D. Kriteria Nadzir
Dalam KHI sudah ditetapkan Kriteria Nadzir terdapat pada Pasal 219
(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. sudah dewasa;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak berada di bawah pengampuan;
f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”
”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 220
(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
Pasal 221
(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendiri;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.
Pasal 222
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatansetempat.
Maka syarat nadzir yaitu:
Syarat Nadzir
1. Hadir waktu penyerahan wakaf
2. Harus ahli untuk memiliki dan mengelola harta yang diwakafkan
3. Bukan orang yang durhaka kepada Allah
4. Jelas tidak diragukan kebenarannya .


Sumber:
Dedi Ismatullah, 2011, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung
Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik
Melalui di unduh pada 22 oktober 10.25
Melalui di unduh pada 22 oktober 10.30

No comments:

Post a Comment