2/27/12

Hak Gadai

HAK GADAI (PAND RECHT)

. . . . . .
Pengertian

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda jaminan (Pasal 1150 BW).

Benda Gadai

- Sebagaimana terlihat pada definisi hak gadai sendiri, yang menjadi obyek dari hak gadai adalah benda bergerak.
- Benda bergerak yang dimaksud meliputi benda bergerak yang berwujud (lichamelijke zaken) dan benda bergerak yang tidak berwujud (onlichamelijke zaken) berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga.
- Surat-surat berharga ini dapat berupa atas bawa (aan toonder) atas perintah (aan order), dan atas nama (op naam).

Sifat

- Droit de suit
- Mutlak, absolut
- Accesoir/ tambahan, hak gadai bergantung pada perjanjian pokok misal perjanjian kredit
- Prefensi

Pihak

- Pemberi gadai (debitur)
- Pemegang gadai/penerima gadai (kreditur)

Terjadinya Perjanjian Gadai

- Terjadi dalam dua fase, yaitu:

1. Fase pertama perjanjian untuk memberikan gadai
Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan
2. Fase kedua perjanjian pemberian gadai
Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai.

Hapusnya Gadai

- Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang.
- Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai.
- Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai.
- Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan.
- Karena dieksekusi oleh pemegang gadai.
- Karena lenyapnya benda yang digadaikan.
- Karena hilang benda yang digadaikan.

Hak Pemegang Gadai

1. Menjual dengan kekuasaan sendiri (Parate eksekusi)
2. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim
3. Hak retensi (Recht van Terughouden)

Kewajiban Kreditur Pemegang Gadai

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadinya kelalaiannya (pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).
3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

. . . .
HUKUM GADAI YANG BERLAKU DI PERUM PEGADAIAN

. . . . . .

Pengantar

Perum Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Perum Pegadaian telah mulai membangun citra baru dengan moto barunya , yakni “Menyelesaikan masalah tanpa masalah” yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja “si Intan” yakni Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, dan Buansa Citra.
Perum Pegadaian sudah ada lebih dari 100 tahun di dunia keuangan Indonesia. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah yang tidak bertele-tele.Cukup dengan membawa agunan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri.

Dasar Hukum

Berdasarkan PP No. 10/1990, hukum gadai yang berlaku di lingkungan pegadaian adalah
- Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian/ADP)
- Stbl No. 81/1928
- Hukum Indonesia

Barang Yang Dapat Digadai

- Aturan Dasar Pegadaian (ADP) menentukan ukuran dari barang-barang yang dapat digadaikan. Semua barang bergerak dapat diterima sebagai gadai, jika untuk itu dapat diberikan pinjaman uuang sedikit-dikitnya Rp 0,10 (sepuluh sen = tien, centen).
- Pengecualian-pengecualian terhadap barang-barang ini sebagai berikut:
1. Barang milik negara
2. Surat utang, surat actie, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya.
3. Hewan yang hidup tanaman
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk
5. Benda-benda yang kotor
6. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin.
7. Barang yang karena ukurannya besar sehingga tidak dapat disimpan dalam gadaian.
8. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain jika disimpan bersama-sama
9. Bneda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.
10. benda yang digadaikan oleh seseorang yang mabuk atau seseorang yang kurang ingatan atau seseorang yang tidak dapat memberikan keterangan-keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu.

Hak Pejabat Pegadaian

1. Menolak yang digadaikan, karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai, ataupun karena alasan yang tidak disebutkan undang-undang (pasal 6 ayat 2 (UDP).
2. Menetapkan jumlah uang maksimum yang dapatdipinjam kepada peminjam.
3. Benda gadai oleh pejabat gadai disangka sebagai benda yang diperoleh pemberi gadai dengan jalan tidak menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ADP memperhatikan masalah (wewenang) menguasai (beschikkingsbevoegdheid) pemebri gadai.

Kewajiban Pejabat Pegadaian

1. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau nilainya tidak turun.
2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, tetapi benda gadai tidak turun nilainya akibat tidak mendapat perawatan tiap hari, pemilik tidak berhak minta ganti rugi.
3. Mengganti benda gadai yang hilang atau rusak karena terbakar.

Penggolongan Benda Gadai

Benda gadai dibedakan menurut besarnya jumlah pinjaman yang terbagi kedalam empat macam, yaitu:

1. Golongan A, uang pinjaman Rp 500,00 s.d. Rp 5000,00
2. Golongan B, uang pinjaman Rp 5000,00 s.d. Rp 20.000,00
3. Golongan C, uang pinjaman Rp 20.000,00 s.d. Rp 100.000,00
4. Golongan D, uang pinjaman Rp 100.000,00 s.d. Rp ……………….

Bunga

- Mengenai besarnya suku bunga terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi. Suku bunga ini juga ditentukan menurut golongan besar kecilnya kredit.
- Untuk itu jenis bunga terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Untuk golongan A, B, C besarnya 2 % setiap 15 hari.
2. Untuk golongan D, sebesar 21/2 % setiap 15 hari.

- Dengan ukuran berhitung 15 hari, jika benda gadai ditebus pada hari ke –16, jumlah bunga yang dibayar adalah 4 % untuk pinjaman golongan A, B, dan C, sedangkan untuk golongan D adalah 5 %.




Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu pinjaman juga dibeda-bedakan berdasarkan besarnya pinjaman, yaitu:

1. Jangka waktu 6 bulan untuk pinjaman golongan A dan B.
2. Jangka waktu 3 bulan untuk pinjaman golongan C dan D.


Terjadinya Perjanjian Gadai

1. Perjanjian pinjam uang/kredit antara Perum Pegadaian dan penerima kredit dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK).
2. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, benda gadai diserahkan kepada Perum Pegadaian.

Berakhirnya Hak Gadai

1. Hak gadai berakhir dengan pelunasan uang pinjaman.
2. Penerima pinjaman (pemberi gadai) yang akan mengembalikan pinjamannya harus membawa SKB ke jawatan pegadaian dan menyerahkan SBK itu kepada kasir yang seterusnya menghitung bunga pinjaman.
3. Bunga dibayar pada saat pinjaman dilunasi.
4. Pejabat pegadaian menyerahkan benda gadai kepada peminjam
5. Perjanjian gadai dapat diperpanjang dengan cara mengadakan perjanjian gadai yang baru.

Produk Perum Pegadaian
1. Produk Konvensional
Perum Pegadaian memiliki kebijakan pemberian pinjaman dalam rentang nilai dari Rp 5.000 sampai Rp 20 juta per surat gadai. Perhitungan bunga dilakukan setiap 15 hari. Sebagai contoh, penggadai yang menerima uang sebesar Rp 40.000 hanya perlu membayar pokok plus bunga pinjaman 1,25 persen bila bisa menebus barangnya sebelum masa 15 hari.
Perum Pegadaian selalu memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi peminjam (penggadai) dalam membayar kredit. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman, mencicil pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Kemudahan ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bank pada umumnya. Pinjaman bank relatif lebih sulit untuk diperpanjang atau untuk dinegosiasikan peninjauan ulang pembayarannya.
Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak pula memperpanjang umur kredit, Perum Pegadaian akan melelang barang gadaian. Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan itu menjadi risiko yang ditanggung Perum Pegadaian.
2. Pegadaian Syariah
Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengelurkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadai syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasi syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atu bagi hasil.
Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhum bih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI).
Sebagai penerima gadai atau disebut Mutahim, Anda akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman.
Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijaroh) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.
3. Gadai Gabah
Sebagai salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pagadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Gadai Gabah.
Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat penen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bisa menjaul gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengalaman selama ini ketika terjadi panen raya, petani selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Untuk mencegah kerugian yang diderita oleh petani pada saat musim panen akibat anjloknya harga gabah, Perum Pegadaian meluncurkan gadai gabah. Dengan sistem ini, petani menggadaikan gabahnya pada musim panen, untuk ditebus dan dijualnya ketika harga gabah kembali normal.
Dengan adanya gadai gabah, petani bisa tidak menjual semua gabahnya pada saat musim panen (harga murah) melainkan menyimpannya dulu di gundang milik agen yang menjadi mitra pegadaian. Petani menggadaikan sebaian gabahnya pada musim panen pada Perum Pegadaian dengan harga yang berlaku saat itu. Setelah harga gabah kembali normal, petani dapat menebusnya dengan harga yang sama ketika menggadaikan gabahnya ditambah dengan sewa modal sebesar 3,5 persen perbulan. Jika selama batas waktu empat bulan (masa jatuh tempo kredit) petani tidak dapat menebusnya, gabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Kelebihan harga gabah akan diberikan kepada petani.
Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG). Bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses handling yang besarnya Rp10 per kg.
4. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Gadai (KRASIDA)
Produk-produk Pegadaian sudah semakin beragam dengan dikeluarkannya dua produk dengan mekanisme penyaluran Kredit Usaha Mikro dan kecil menggunakan skim kredit, kedua produk tersebut adalah Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Gadai (KRASIDA).
KREASI adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar Fidusia. Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang preferent kepada kreditor, dalam hal ini adalah lembaga jaminan atau fidusia.
Kredit dengan fitur fidusia, bagi kreditur dan debitur merupakan jaminan yang “ideal”. Bagi kreditur uang yang dilepaskan tetap terjamin. Sedangkan bagi debitur prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi adalah barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas.
KRASIDA adalah pemberian pinjaman uang kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar Gadai.
Faktor pertimbangan utama dalam pemberian pinjaman tetap dilihat dari analisa cashflow-nya. Mekasimum pinjaman untuk setiap nasabah (meski memiliki beberapa unit usaha) adalah Rp 50 juta untuk usaha mikro dan Rp 250 juta untuk usaha skala kecil.
5. Kredit Seba Guna (KRESNA)
KRESNA merupakan pengembangan kredit golongan E yang biasanya dimanfaatkan oleh intern pegawai pegadaian. Sampai saat ini KRESNA baru bisa diambil oleh pegawai pegadaian.

Ingkar Janji

1. Jika benda gadai tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Benda gadai dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh kepala Perum Pegadaian (pasal 17 ADP).
3. Perum Pegadian mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawar dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.
4. Lelang benda gadai yang termasuk golongan A dan B dilakukan pada awal bulan kedelapan (bulan kalender), terhitung muali bulan digadaikan.
5. lelang benda gadai yang termasuk golongan pinjaman C dan D dilakukan pada awal bulan ke 5 (bulan kalender), terhitung muali bulan digadaikan.

Hubungan Antara ADP dan Hak Gadai dalam KUH Perdata

- Hal-hal yang penting untuk dianalisis ialah sejauh mana KUH Perdata Buku II Bab XIX tentang gadai dapat dipergunakan oleh Perum Pegadaian dalam melakukan bisnisnya.
- KUH Perdata dapat dipergunakan sepanjang terdapat kekosongan di dalam ADP.
- Disamping itu KUH Perdata Buku III tentang perjanjian pinjam mengganti (perjanjian pinjam uang) Bab XIII berlaku untuk perjanjian pinjam uang/kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.


From : Ibu Dewi Mayaningsih S.H

No comments:

Post a Comment