2/27/12

Hukum Perdata Islam

I. KHIYAR DAN KHITBAH
A. Pengertian khiyar :
Secara bahasa, khiyar artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.
Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, khiyar artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.
Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan khiyar :
1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.
B. Pengertian Khithbah :
Dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, diantara langkah yang harus ditempuh oleh seorang ikhwan adalah menetapkan seorang akhwat yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Secara syar’i ikhwan tersebut menjalaninya dengan melakukan khithbah (peminangan) kepada akhwat yang dikehendakinya. Adapun salah satu tujuan disyari’atkannya khithbah adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya, dalam proses menikah, awalnya yang ter-frame dalam benak kita bahwa khitbah adalah proses yang sebentar lagi akan mengantarkan sang pengantin kepada pelaminan. ternyata bukan. dalam bayangan saya, bahwa proses pengenalan antarcalon itu terjadi dalam fasa ta’aruf. ternyata juga bukan. dalam kaidah syar’i yang sebenarnya bahwa khitbah-lah awal mula proses pengenalan itu. bahwa khitbah masih belum menghalalkan keduanya saling search kecuali muka dan kedua tangan. bahwa keduanya masih boleh untuk tidak jadi menikah.
1. Syarat-syarat Khitbah
Pertunangan diperbolehkan oleh agama apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini :
a) Tidak adanya penghalang antara kedua mempelai, yaitu tidak ada hubungan keluarga (mahram), tunggal susuan (rodhoah), mushoharoh, atau penghalang yang lain, sebab tunangan adalah langkah awal dari perkawinan maka disamakan hukumnya dengan akad perkawinan.
b) Tidak berstatus tunangan orang lain, seperti dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai mengatakan :" Tidak boleh bagi seorang lelaki melamar tunangan orang lain sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya "Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Keharaman ini jika tidak mendapat izin dari pelamar pertama atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai wanita, itu tadi adalah pendapat mayoritas ulama' (Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah), namun sebagian ulama' lain memperbolehkan khitbah tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari mempelai wanita.
c) Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan terdapat dua cara :
a) Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti langsung dipahami atau tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan : “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
b) Menggunakan ucapan yang kurang jelas dan tidak terus terang (kinayah) yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan : “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.
Perempuan yang belum menikah atau sudah menikah dan telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dinikahi; baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti : “Bila kamu dicerai suamimu saya akan menikahi kamu” atau dengan bahasa sindiran, seperti : “Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”.
Perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj’i, sama keadaannya dengan perempuan yang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang bak dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya, ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj’i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.
II. Hikmah Perkawinan
Perkahwinan yang disyariatkan oleh Islam mempunyai hikmat tertentu, antaranya ialah:
1. Untuk memenuhi tuntutan fitrah zahir dan batin manusia, iaitu fitrah semulajadi seluruh manusia yang memerlukan pasangan hidup dan zuriat yang bersih dan salih. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
"Dan Allah swt menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasang-pasangan (isteri), dan dijadikan bagi kamu daripada pasangan kamu: anak-anak dan cicit-cicit...."
(Surah an-Nahlu ayat 72)
2. Untuk menyalurkan tuntutan nafsu seks dengan cara yang diharuskan oleh syara'.
3. Perkahwinan merupakan suatu sunnah dan ibadah.
4. Dapat mengatur kehidupan yang lebih baik, kemas dan teratur.
5. Hidup seseorang mempunyai sistem dan sentiasa menjalankan tanggungjawab terhadap diri dan keluarga dengan sempurna.
6. Perkahwinan dapat membendung serta dapat membenteras penyakit sosial, tidak bermaruah, berdua-duasan tanpa ikatan perkahwinan, perzinaan, bohsia dan seks bebas. Sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:
"Dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela"
(Surah al-Mukminun ayat 5-6)
7. Dapat mengadakan perbincangan dan berkasih sayang antara pasangan suami isteri. Sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:
"Dan diantara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya diantara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang yang berfikir"
(Surah ar-Rum ayat 21)
8. Berkah antara pasangan suami dan isteri mewarisi harta antara satu sama lain apabila mati salah seorang.
9. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia serta pembentukan zuriat yang sah di sisi syara'.
10. Menghubung tali persaudaraan sesama Islam.
11. Mengukuhkan ekonomi bagi pasangan yang bekerja.
III. Penyimpangan perkawinan
Nikah Mut’ah Adalah seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan untuk waktu tertentu -sehari, dua hari atau lebih- dengan memberikan imbalan kepada pihak perempuan berupa harta atau lainnya.
Nikah mut’ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah shallallahu alayhi wasalam kemudian dihapus oleh Allah melalaui sabda Nabi shallallahu alayhi wasalam dan beliau telah mengharamkan nikah mut’ah samapi hari kaiamat.
Nikah muhallil adalah seorang laki-laki (perantara) yang menikahi seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, (setelah menikahi) kemudian menceraikannya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahinya kembali.
Nikah ini (muhallil) termasuk dosa besar, yang dilarang oleh Allah.
Secara ringkas hukum nikah beda agama bisa kita bagi menjadi demikian :
1. Suami Islam, istri ahli kitab = boleh
2. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram
3. Suami ahli kitab, istri Islam = haram
4. Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram
Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara
IV. PERKAWINAN
A. pengertian perkawinan
Menurut UU No 1 Tahun 1974 definisi perkawinan adalah ikatan spiritual antara seorang pria yang lahir dari seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Iman kepada Allah SWT.
Pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum perkawinan dan setiap keyakinan agama dan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan.
Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang suci oleh kedua belah pihak, baiksuami dan istri harus dijaga. Pernikahan dimaksudkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan bahagia selamanya untuk menyelesaikan. Pernikahan membutuhkankematangan dan persiapan fisik dan mental untuk pernikahan / pernikahan adalahsesuatu yang sakral dan jalan hidup seseorang.
Tujuan Pernikahan / Perkawinan (QS 30-Rum: 21)
“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmupasangan dari jenismu sendiri, sehingga Anda cenderung merasa damai dan di bawah dia dan membuat Anda perasaan cinta dan kasih sayang. Ini benar-benarterdapat tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. ”
B. rukun dan syarat perkawinan
Rukun nikah adalah sebagai berikut:
1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i untuk menikah. Di antara perkara syar’i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”).
3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (“Aku terima pernikahan ini”) atau “Qabiltuha.”
Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur`an. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا
“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), zawwajnakaha1 (Kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah diceraikan Zaid).” (Al-Ahzab: 37)
Adapun syarat nikah adalah sebagai berikut:
Syarat pertama: Kepastian siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, “Aku nikahkan engkau dengan putriku”, sementara ia memiliki beberapa orang putri.
Syarat kedua: Keridhaan dari masing-masing pihak, dengan dalil hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu secara marfu’:
لاَ تُنْكَحُ اْلأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458)
Terkecuali bila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa seizinnya.
Syarat ketiga: Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ
“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1839)
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.” (HR. Abu Dawud no. 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Abi Dawud)
Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya batil, tidak sah. Demikian pula bila ia menikahkan wanita lain. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang rajih. Diriwayatkan hal ini dari ‘Umar, ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu ‘anhum. Demikian pula pendapat yang dipegangi oleh Sa’id ibnul Musayyab, Al-Hasan Al-Bashri, ‘Umar bin Abdil ‘Aziz, Jabir bin Zaid, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Ibnul Mubarak, Ubaidullah Al-’Anbari, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan Abu ‘Ubaid rahimahumullah. Al-Imam Malik juga berpendapat seperti ini dalam riwayat Asyhab. Adapun Abu Hanifah menyelisihi pendapat yang ada, karena beliau berpandangan boleh bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan wanita lain, sebagaimana ia boleh menyerahkan urusan nikahnya kepada selain walinya. (Mausu’ah Masa`ilil Jumhur fil Fiqhil Islami, 2/673, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2/284-285)
V. TALAK

• Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.
• Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.
• Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
Istilah Perceraian
Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat darikegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraiandilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku .
Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
Perceraian terbagi menjadi dua , yaitu :
1. Cerai Gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri
2. Cerai Talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami
VI. Kelompok 4 Jenis-jenis talak
Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak dibagi menjadi2, yaitu:
- Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.
- Talak Bid'i: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i.
b. Dari segi boleh - tidaknya suami rujuk kembali pada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:
- talak raj'i: Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya (talak 1 dan 2) yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis.
- Talak Ba'in: Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini, talak ba'in terbagi lagi pada 2 yaitu:
1) talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya (talak 1 dan 2) yang telah habis masa iddahnya. suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan aqad dan mahar yang baru.
2) talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya bukan lagi talak 1 dan 2 tetapi telah talak 3.
c. Talak dilihat dari Segi Lafadz. Talak terbagi menjadi 2, yaitu:
- talak sharih ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diharapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya, ”Engkau telah tertalak dan dijatuhi talak. Dan semua kalimat yang berasal dari lafazh thalaq.
- Talak kinayah, ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. Misalnya ”Hendaklah engkau kembali kepada keluargamu”, dan semisalnya.
d. Talak Dilihat dari Sudut Ta’liq dan Tanjiz. Di bagi 2, yaitu:
- Redaksi talaknya berbentuk Munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada isterinya: ’Engkau tertalak’.
- Redaksi talaknya berbentuk mu’allaq, yaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat, maka engkau ditalak.
VII. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraiaan Menurut KHI
A. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian
Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Namun apa daya, saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat – akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.
Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga.
. Seluk Beluk Pemberian Hak Asuh Anak
Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tentunya akan timbul suatu pertanyaan, siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh Hak Asuh atas anak tersebut. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian yang menyatakan:
1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain:
a) Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
b) Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
c) Argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.
Tinjauan Umum Makna Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak
Perlu kita ketahui seluk-beluk konsep kekuasaan orangtua secara umum. Pemahaman kekuasaan orangtua secara umum sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata, menjadi relevan mengingat adanya rasionalitas atau sisi baik adanya pengaturan demikian. Sebagai produk hukum yang telah lama dipakai sebagai konsekuensi negara bekas jajahan Belanda, KUH Perdata dapat dikatakan hingga kini masih sangat mempengaruhi proses pembelajaran hukum di Indonesia. Bahkan sebagian besar materi yang terdapat di dalam KUH Perdata hingga kini masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
Konsep kekuasaan orangtua terhadap anak menurut KUH Perdata dalam kesempatan sekarang ini, pertama-tama harus dipahami dalam konteks ikatan perkawinan orangtua. Kenyataan ini perlu dipertegas mengingat kekuasaan orangtua dapat juga dipahami dalam konteks adopsi dan perwalian terhadap anak luar kawin. Secara khusus KUH Perdata mengatur kekuasaan orangtua terhadap anak dari Pasal 298 sampai Pasal 329.
Kekuasaan orangtua terhadap anak pada dasarnya akan terus berlangsung berdasarkan dua prinsip utama. Pertama, kekuasaan orangtua berlaku sampai anak menjadi dewasa. Kedua, kekuasaan orangtua berlaku sepanjang tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan. Adanya perceraian orang tua tidak akan menghilangkan kekuasaan orangtua terhadap anak. Pemahaman terhadap pengertian dewasa adalah batas usia 21 tahun. Namun demikian, karena usia 18 tahun bagi pria dan usia 15 tahun bagi wanita sudah diperbolehkan kawin, maka anak yang telah kawin dianggap sebagai telah dewasa. Artinya, meskipun anak belum genap usia 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan dianggap dewasa. Demikian pula sekiranya terjadi perceraian dalam perkawinan anak sebelum usia 21 tahun, tidak dapat mengembalikan status anak sebagai belum dewasa.
Kekuasaan orangtua terhadap anak juga mengenal lembaga penampungan. Dimaksudkan dengan lembaga ini adalah, orangtua atas permintaannya dapat menitipkan anak pada lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh menteri kehakiman. Penitipan anak atas permintaan orangtua dilakukan atas perintah pengadilan negeri. Biaya penampungan dilakukan oleh pemangku kekuasaan orangtua. Batas lamanya penampungan tidak diperbolehkan melampaui usia dewasa. Pengadilan negeri hanya dapat menggunakan mekanisme ini, setelah terlebih dulu mendengar berbagai pihak termasuk pendapat anak.
Jikalau terjadi situasi ketidak-mampuan orangtua dalam memangku kekuasaaan orangtua, maka pengadilan negeri akan bertindak sebagai wali anak. Ketentuan ini berlaku melalui mekanisme pengangkatan seorang wali oleh pengadilan negeri, setelah memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Kekuasaan orangtua terhadap anak berdasarkan KUH Perdata juga mengenal lembaga pembebasan dan pemecatan. Kedua lembaga ini sangat berkaitan karena pada umumnya, pemecatan berlangsung setelah melalui fase pembebasan. Dimaksudkan dengan pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak adalah, apabila terbukti orang tua pemangku kekuasaan dinyatakan tidak cakap, atau tidak mampu menunaikan kewajiban mendidik dan memelihara anak. Dewan perwalian atau kejaksaan dapat mengajukan tuntutan pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak, baik untuk seorang atau seluruh anak. Sedangkan lembaga pemecatan kekuasaan orangtua terhadap anak, akan diberlakukan apabila hakim berpendapat bahwa kepentingan anak menghendakinya.

VIII. AKAD
Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasakan keinginananya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:
a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
b. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
c. Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
d. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
e. Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
Dari uraian diatas dapat dinyatakan bhawa Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.
Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati. Akad-akad yang dipengaruhi aib adalah akad-akad pertukaran seperti jual beli dan akad sewa.
B. Kedudukan, Fungsi, Ketentuan dan Pengaruh Aib dalam Akad.
• Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.
• Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati.
• Tidak sah akad yang disertai dengan syarat. Misalnya dalam akad jual beli aqid berkata: “Aku jual barang ini seratus dengan syarat dengan syarat kamu menjual rumahmu padaku sekian…,” atau “aku jual rumah barang ini kepadamu tunai dengan harga sekian atau kredit dengan harga sekian”, atau “aku beli barang ini sekian asalakan kamu membeli dariku sampai dengan jangka waktu tertentu sekian”.
• Akad yang dapat dipengaruhi Aib adalah akad akad-akad yang mengandung unsur pertukaran seperti jual beli atau sewa.
• Cacat yang karenanya barang dagangan bisa dikembalikan adalah cacat yang bisa mengurangi harga/nilai barang dagangan, dan cacat harus ada sebelum jual beli menurut kesepakatan ulama. Turunnya harga karena perbedaan harga pasar, tidak termasuk cacat dalam jual beli.
• akad yang tidak dimaksudkan untuk pertukaran seperti hibah tanpa imbalan, dan sedekah, tak ada sedikitpun pengaruh aib di dalamnya.
• Akad tidak akan rusak/ batal sebab mati atau gilanya aqid kecuali dalam aqad pernikahan.

• Nikah tidak dikembalikan (ditolak) lantaran adanya setiap cacat yang karenanya jual beli dikembalikan, menurut ijma’ kaum musllimin, selain cacat seperti gila,kusta, baros, terputus dzakarnya, imptoten, fataq (cacat kelamin wanita berupa terbukanya vagina sampai lubang kencing atau Ada juga yang mengatakan sampai lubang anus (cloaca). Kebalikan dari fatq adalah rataq, yaitu tertutupnya vagina oelh daging tumbuh), qarn (tertutupnya vagina oleh tulang), dan adlal, tidak ada ketetapan khiyar tanpa diketahui adanya khilaf diantara ahlul ilmi. Dan disyaratkan bagi penetapa khiyar bagi suami tidak mengetahuinya pada saat akad dan tidak rela dengan cacat itu setelah akad. Apabila ia tahu cacat itu setelah akad atau sesudahnya tetapi rela, maka ia tidak mempunyai hak khiyar. Dan tidak ada khilaf bahwa tidak adanya keselamatan suami dari cacat, tidak membatalkan nikah, tapi hak khiyar tetap bagi si perempuan, bukan bagi para walinya.
• Dalam hal pernikahan Jika ada cacat dalam mahar maka boleh dikembalikan dan akadnya tetap sah dengan konsekuensi harus diganti.
C. Rukun Akad
1. Aqid (Orang yang Menyelenggarakan Akad).
Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain :
a. Ahliyah Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan.
b. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
2. Ma’qud ‘Alaih (objek transaksi).
Ma’qud ‘Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
• Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
• Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
• Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
• Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
• Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
3. Shighat, yaitu Ijab dan Qobul Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima.
Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan ha kantar kedua pihak tersebut.
Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :
a. adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul
c. Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).
d. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduannya. Ijab Qobul akan dinyatakan batal apabila :
a. penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qobul dari si pembeli.
b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qobul dianggap batal.
d. Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyah -nya sebelum terjadi kesepakatan
e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qobul atau kesepakatan.
D. Syarat Akad
1. Syarat terjadinya akad Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara’. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat–syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:
a. Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
b. Yang dujadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
c. Akad itu diperbolehkan syara’dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan aqid yang memiliki barang.
d. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbangan amanah.
e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul.
f. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal.
Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat idhafi(tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
2. Syarat Pelaksanaan akad
Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara’. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara’.
3. Syarat Kepastian Akad (luzum).
Dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum Nampak maka akad batal atau dikembalikan.
E. Pembagian Akad
Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:
1. Berdasarkan ketentuan syara’
a. Akad shahih
akad shahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syara’ pada asalnya dan sifatnya.
b. Akad tidak shahih
adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara’. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan akad bathil dan fasid termasuk kedalam jenis akad tidak shahih, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dengan batal. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara’ seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekcokan.
IX. WAKAP MENURUT PARA ULAMA FIQH
Pengertian Wakaf Menurut Ulama Fiqh
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).
Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.
Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203).
Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187).
Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376
Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185).
Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Syarat-Syarat Wakaf
1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif)Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki
2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf)Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ahli pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya.
3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya
4. Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat.
D. Dasar Hukum Wakaf
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S al-Baqarah:267).
Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S ali Imran:92)
Imam Al-Baghawy berkata: Wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama mutaqaddimin; mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta-barang bergerak.
Selain dasar dari al-qur’an dan hadis diatas,para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyari’atkan dalam islam,tidak dapat ada orang yeng menafikannya dan menolak amalan wakaf dalam islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat nabi dan kaum muslimin sejak masa awal islam hingga sekarang.
E. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf an Nuqud)
Adalah wakaf yang dilakukan seseorang,kelompok orang,lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.termsuk dalm pengertian uang adalah surat-surat berharga.
Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah bahawa wang merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf wang
X. Kelompok 8
Dalam KHI wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut UU No.28/1997 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya unrtuk kepentingan atau keperluan ummat lainnya sesuai ajaran.
Ada beberapa pendapat mengenai unsur ”keabadian” tersebut diantaranya
a. Imam Syafii, sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sekaligus menjadi syarat sahnya wakaf.
b. Imam Maliki, keabadian lebih kepada nature barang yang diwakafkan baik itu aset tetap maupun aset bergerak.
c. Imam Maliki, keabadian umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata aset yang diwakafkan. Dari pendapatnya ini, Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lain seperti wakaf susu sapi begitu juga aset yang paling likuid seperti uang tunai yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produkti. Yang menjadi substansinya adalah sapi dan yang diambil manfaatnya adalah susu.
Wakif atau nadzir datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa:
1. Foto Copy KTP wakif, KTP susunan nadzir rangkap 2 dilegalisir yang berwenang
2. Permohonan Penegasan Hak dan Permohonan Sertifikat Tanah ( jika tanah wakaf belum bersertifikat ) formulir bisa didapatkan di Kantor BPN Kabupaten/kota bersangkutan.
3. Letter c asli
4. SPPT terakhir
5. Penelitian berkas-berkas oleh PPAIW
6. Wakif, Nadzir dan 2 orang saksi datang ke KUA untuk Ikrar Wakaf
7. Nadzir atau PPAIW mengajukan permohonan Sertifikat Tanah Wakaf ke BPN Kabupaten/kota bersangkutan.
Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. sudah dewasa; d. sehat jasmani dan rohani; e. tidak berada di bawah pengampuan; f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

XI. wakaf tunai dan perkembangannya
Waqaf, berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja
waqafa yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.
Kata al-waqf juga semakna dengan al-habs bentuk masdar dari kata kerja habasa,
dan istilah waqf pada awalnya menggunakan kata “alhabs”, hal tersebut diperkuat
dengan adanya riwayat hadist yang menggunakan istilah al habs untuk waqf, tapi
kemudian yang berkembang adalah istilah waqf dibanding istilah al-habs, kecuali
orang-orang Maroko yang masih mengunakan istilah al habs untuk waqf sampai saat
ini.
wakaf adalah penahan harta, baik muabbad (untuk selamanya) atau muaqqat (sementara), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Dalam bagian lain beliau mengistiahkan, wakaf dalam artian umum dan menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari tasharruf (pengelolaan) pemiliknya secara langsung terhadap harta tersebut serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan umum.
jenis-jenis wakaf tunai yang dapat dilakukan:
1. Wakaf Tunai dengan tujuan membeli awqaf properties.
2. Wakaf Tunai dalam bentuk Pinjaman (Temporary Wakaf Deposits in Loan Basis).
3. Wakaf Tunai dalam bentuk Investasi (Temporary Wakaf Deposits in Investment
Basis).
XII. Analisis UU NO 41 2002 tentang wakaf tunai
Ashabah dapat dikatakn sebagai siasa dari waris. Dalam ashabah 2 ( dua ) macam jenis ashabah, seperti ashabah Ashabah nasabiyah atau ashabah senasab ini adalah mereka yang menjadi kerabat si mayit dari laki-laki yang tidak diselingi antara dia dan pewaris oleh seorang perempuan, seperti anak, ayah, saudara sekandung atau saudara seayah dan paman sekandung atau paman seayah. Termasuk di dalamnya anak perempuan apabila ia menjadi ashabah dengan saudara laki-lakinya, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi ashabah karena bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan lain sebagainya. Dan ada juga ashabah sababiyah yaitu karena sebabnya. Seperti perkawina dan dapat juga dengan memerdekakan budak.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meniggal dunia ( KHI pasal 171 sub f). Dan hibah adalah Hibah menurut kompilasi hukum islam atau KHI pasal 171 sub g adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lainyang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dan wasiat merupakan dua instrumen penting dalam perancangan harta menurut undang-undang Islam. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kedua-dua instrumen ini digalakkan dalam Islam, di mana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan kehendak syarak maka ia boleh mengelakkan berlaku pertikaian dan perebutan harta. Melalui hibah dan wasiat juga dapat membantu kaum kerabat
XIII. Hukum Waris
A. Macam-macam ashabah
Ashabah nasabiyah (karena nasab).
Ashabah nasabiyah atau ashabah senasab ini adalah mereka yang menjadi kerabat si mayit dari laki-laki yang tidak diselingi antara dia dan pewaris oleh seorang perempuan, seperti anak, ayah, saudara sekandung atau saudara seayah dan paman sekandung atau paman seayah. Termasuk di dalamnya anak perempuan apabila ia menjadi ashabah dengan saudara laki-lakinya, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi ashabah karena bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan lain sebagainya. Ashabah nasabiyah ini terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:
- Ashabah bin nafs (menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, dan nasabnya tidak tercampur unsur wanita)
- Ashabah bil ghair (menjadi ashabah karena yang lain)
- Ashabah ma'al ghair (menjadi ashabah bersama-sama dengan yang lain)
Dalam ilmu faraid, apabila lafazh ashabah disebutkan tanpa diikuti kata lainnya (tanpa disertakan kata “bil ghair” atau “ma'al ghair”), maka yang dimaksud adalah ashabah bin nafs. Untuk penjelasan detail mengenai macam-macam ashabah nasabiyah di atas, insya Allah akan saya jelaskan berikut ini.

b. Ashabah sababiyah (karena sebab).
Jenis ashabah yang kedua ini disebabkan memerdekakan budak. Seorang bekas tuan (pemilik budak) dapat menjadi ahli waris bekas budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan dan kerabat lainnya. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai ashabah sababiyah ini, karena di zaman ini perbudakan sudah dihapus dan dilarang.
• Ashabah bin Nafs
Ashabah bin nafs adalah laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri atau diselingi oleh kaum wanita. Jadi ashabah bin nafs ini harus dari kalangan laki-laki, sedangkan dari kalangan wanita hanyalah wanita pemerdeka budak. Ashabah bin nafs ini terdiri dari 4 arah, yaitu:
1. Arah anak (furu’), yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
2. Arah ayah (ushul), yakni ayah, kakek shahih, dan generasi seterusnya ke atas, yang
pasti hanya dari pihak laki-laki.
Arah saudara laki-laki, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan generasi seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan generasi seterusnya ke bawah. Jadi arah ini hanya terbatas pada saudara laki-laki sekandung dan yang seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk ashabah disebabkan mereka termasuk ashhabul furudh.
Arah paman, yakni paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung dan generasi seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan generasi seterusnya ke bawah.
Keempat arah ashabah bin nafs di atas kekuatannya adalah sesuai dengan urutan nomornya. Jadi arah anak lebih didahulukan daripada arah ayah, arah ayah lebih didahulukan daripada arah saudara laki-laki, dan arah saudara laki-laki lebih didahulukan daripada arah paman. Bila salah satunya menjadi ahli waris tunggal pewaris (yang meninggal dunia), maka ia berhak mengambil seluruh harta warisan yang ada. Namun bila ternyata pewaris mempunyai ahli waris dari ashhabul furudh, maka sebagai ashabah mendapat sisa harta setelah dibagikan kepada ashhabul furudh tersebut. Dan bila setelah dibagikan kepada ashhabul furudh ternyata tidak ada sisanya, maka para ashabah pun tidak mendapat bagian
B. Wasiat dan hibah
Wasiat
Wasiat ialah suatu hasrat atau keinginan yang dizahirkan secara lisan atau bertulis oleh seseorang mengenai hartanya untuk diuruskan selepas berlaku kematiannya. dalam islam wasiat tentu saja dibenarkan. Wasiat disyariatkan melalui dalil Al-Quran, Sunnah Nabi s.a.w., amalan sahabat dan ijma' ulama'
b. Hibah
Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Ketiga-tiga istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaannya dari aspek tujuan pemberian itu, di mana sedekah ialah suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat dan ia biasanya dari yang kaya kepada yang miskin. Manakala hadiah pula ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungkait dengan sesuatu perkara. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa setiap sedekah dan hadiah adalah hibah, tetapi bukan semua hibah adalah sedekah dan hadiah.
Hibah pada istilah syarak ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan (iwad) semasa hidup secara sukarela, bukan mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seseorang, dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya.
Hibah menurut kompilasi hukum islam atau KHI pasal 171 sub g adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lainyang masih hidup untuk dimiliki
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri hibah adalah seperti berikut:
(i) Suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak.
(ii) Harta yang boleh dihibah ialah ain harta, bukannya hutang atau manfaat.
(iii) Akad hibah dibuat tanpa mengenakan sebarang balasan (iwad).
(iv) Akad hibah berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah.
(v) Ia dibuaT secara sukarela tanpa paksa

No comments:

Post a Comment