2/27/12

HYPOTHEEK


Pengertian

Hypotheek menurut pasal 1162 BW adalah suatu hak kebendaan atas benda - benda tidak bergerak untuk mengambol pergentian daripada bagi pelunasan suatu perikatan.

Dasar hukum

- Setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, ketentuan-ketentuan hypoteek mengenai Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah tidak berlaku lagi.
- Ketentuan-ketentuan mengenai Hypotheek dalam buku II BW masih berlaku terhadap kapal yang berukuran 20 m3 keatas yang didaftar dalam register kapal. Dasar hukum:
1. Pasal 1162 s.d 1232 BW
2. WvK Pasal 314 s.d 315 Wrtboek van Koophandel/KUHD
3. UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Objek Hipotik

Yang menjadi obyek hypotheek adalah kapal laut
- Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (LNRI 1992 No. 98) Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- Dalam pasal 309 auat (1) WvK disebutkan bahwa kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apapun juga. Jadi apa yang disebutkan sebagai kapal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UUP) jauh lebih rinci dan lebih jelas dari rumusan kapal menurut WvK.
- Kapal menurut Pasal 510 BW sebetulnya termasuk benda bergerak. Oleh karena itu untuk bisa dijadikan obyek hipotik, kapal tersebut harus terdaftar dalam daftar kapal Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 314 ayat (3) WvK bahwa atas kapal yang dilakukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembuatan dan andil-andil dalam kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik. Dalam Pasal 49 ayat (1) UUP juga dinyatakan bahwa kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotik.

Subyek Hipotik

Subyek hipotik adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan hipotik, yaitu:
- Pemberi hipotik (hypotheek gever)
- Penerima hipotik (hypotheek nemer).

Tingkatan Hipotik

- Atas sebuah kapal dapat dibebani beberapa hipotik. Bilaman hal ini terjadi untuk menentukan tingkatan hipotik pertama, hipotik kedua dan seterusnya dan seterusnya didasarkan atas tanggal pendaftarannya.
- Jika hipotik-hipotik tersebut didaftarkan pada hari/tanggal yang sama hipotik itu mempunyai tingkat yang sama (Pasal 315 WvK).

Janji-janji Dalam Hipotik

1. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri
2. Janji tentang sewa
3. Janji tentang asuransi
4. Janji untuk dibersihkan

Peralihan Hipotik

- Hipotik merupakan hak atas kekayaan yang dapat dialihkan.
- Namun sebagai hak accessoir peralihannya tidak mungkin terjadi terlepas dari piutang pokoknya.
- Sedangkan peralihan piutang pokok yang dijamin dengan hipotik yang berwujud penjualan, penyerahan dan pemberian suatu hipotik, menurut Pasal 1172 BW hanya dapat dilakukan dengan akta notaries.

Hak-hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Hipotik

- Selama hipotik masih ada, pemberi hipotik berhak untuk tetap mengauasai kapal yang dihipotikkan. Dia berhak untuk tetap tinggal dan menggunakan kapal itu, atau menyewakannya sepanjang tidak merugikan pigak kreditur pemegang hipotik.
- Sedangkan penerima hipotik atau pemegang hipotik tidak mempunyai kekuasaan atas kapal yang dihipotikkan selain adanya hak untuk memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya dari hasil penjualan kapal itu jika terjadi wanprestasi dari debitur.
- Pemegang hipotik dapat memindahkan piutangnya dan karena hipotik bersifat accessoir, dengan berpindahnya piutang tersebut dengan sendirinya hipotikpun ikut berpindah.
- Pemberi hipotik dapat menghipotikkan kapal yang dijadikan jaminan itu lebih dari satu kali kreditur-kreditur lain, sehingga kapal dibebani beberapa hipotik yang masing-masing mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan tanggal pendaftarannya.
- Pemegang hipotik tidak dapat menuntut penambahan hipotik kecuali apabila telah diperjanjikan atau ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang.

Hapusnya Hipotik

Dalam Pasal 1209 BW disebutkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya hipotik, yaitu:
1. Karena hapusnya perikatan pokok.
2. Karena pelapasan hipotiknya oleh kreditur
3. Karena penetapan tingkat oleh hakim

From : Dewi Mayaningsih S.H

No comments:

Post a Comment