2/26/12

Prinsip HAM Dalam Islam (Makalah)


A. Prinsp-prinsip HAM Dalam Piagam Madinah

Kelahiran Piagam Madinah tidaklah lepas dari adanya hijrah Nabi Muhamad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian sebelumnya yaitu bai’at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi dan kaum musyrik Madinah.
Konsep dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Pagam Madinah atau Mistaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi( ).
Menurut ahli sejarah piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban atas realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, msing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktifitas dalam bidang sosial dan ekonomi(2).
Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Muhammad S.A.W. untuk menjdi pemimpin bukan saja kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshor), tetapi bagi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24). Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosial-relijius dan budaya seluas-luasnya (3).
Dengan tercapainya kesepakatan antar kaum di Madinah, maka semakin heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin dan politikus yang ulung, ditandai dengan;
a. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyatukan umat Islam dalam satu panji, yaitu Islam, dengan mengabaikan perbedaan suku, ras dan kabilah. Dan menyatukan hati semua kaum muslimin dalam satu perasaan.
b. Menjadikan agama sebagai alasan yang paling kuat, sebagai pengerat antar umat mengalahkan hubungan antar keluarga.
c. Bahwa ikatan yang terbangun atas dasar agama terdapat didalamnya hak-hak atas setiap individu, dan tercapainya kedamaian dan ketentraman umat.
d. Adanya kesamaan hak antara kaum muslimin dan yahudi dalam hal maslahat umum, dan dibukannya pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam dan melindungi hak-hak mereka.
Piagam ini bersifat revulusioner, karena menentang tradsisi kesukuan orang-orang arab pada saat itu. Tidak ada satu sukupun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain, jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (equality)(4).
Piagam madinah sendiri terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal, yang didalamnya mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. Pada penulisan yang kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan atau pengulangan dari pasal pertama dan kedua. Sedangkan pada tahap yang keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam
Adapun teks Piagam Madinah yang ditulis pada tahap pertama yang terdiri dari 18 pasal, yaitu:
1. Umat Islam adalah umat yang satu, berdiri sendiri dalam bidang akidah, politik, sosial, dan ekonomi, tidak tergantung pada masyarakat lain.
2. Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong.
3. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan.
4. Untuk kepentingan administratif, umat dibagi menjadi sembilan komunitas; satu komunitas muhajirin, dan delapan komunitas penduduk Madinah lama. Setiap komunitas memiliki system kerja sendiri berdasarkan kebiasan, keadilan, dan persamaan.
5. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal.
6. Setiap kominitas diikat dalam kesamaan iman. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang; tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir, atau membela orang kafir dalam memusuhi warga jomunitas muslim.
7. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah.
8. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan diantara umat Islam, warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya.
9. Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi.
10. Stabilitas umat adalah satu. Satu komunitas berparang, semuanya berperang.
11. Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lain wajib membantu.
12. Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia.
13. Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang, maka umat Islam harus saling tolong-menolong dengan mereka.
14. Oleh karena orang Kuraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah, maka penduduk Madinah, muasrik sekalipun, tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah.
15. Jika ada seorang muslim membunuh muslim lain secara sengaja, maka yang membunuh itu harus diqisas (dihukum setimpal), kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu.
16. Orang yang bersalah harus dihukum. Warga lain tidak boleh membelanya.
17. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
18. Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya (5).
Dari uraian diatas dapat diambil sebuah landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu:
a. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
b. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non Muslim di dasarkan pada prinsip-prinsip:
1). Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
2). Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
3). Membela mereka yang teraniaya.
4). Saling menasehati.
5). Menghormati kebasan beragama.
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah;
1. Persamaan,
2. Kebebasan beragama,
3. Hak Ekonomi,
4. Dan Hak hidup.

B. Prinsip-Prinsip HAM Dalam Haji Wada
Islam adalah agama yang menghormati dan menghargai HAM. Sebagai pembawa kabar gembira dan ajaran Islam, sejatinya Nabi Muhammad SAW adalah seorang pejuang pembela HAM teragung. Hal ini terbukti dari pesan terakhir Rasulullah SAW ketika Haji Wada (haji perpisahan) pada hari kedelapan Dzulhijjah. Sebuah pesan yang begitu menghargai HAM dan hak wanita.
''Wahai manusia! Sesungguhnya kamu semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Keturunan, warna kulit serta bangsa tidak menyebabkan seseorang lebih baik dari yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa,'' sabda Rasulullah. Kemudian Rasul pun melanjutkan sabdanya, ''Wahai umatku! Kamu berhak atas diri kamu dan isteri-isteri kamu dengan penuh kasih atas diri kamu. Perlakukanlah isteri-isteri kamu dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka atas hak Allah dan halal bagi kamu atas nama Allah”.
Jauh sebelum Barat melalui agen HAM-nya berkoar-koar mengenai hak perempuan, 14 abad lalu Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menghargai dan menghormati seorang wanita. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ''Siapa yang paling berhak untuk aku hormati, ya Rasul? Rasullullah menjawab: ''Ibumu!'' Lelaki itu turut kembali bertanya: ''Lalu siapa lagi?'' Baginda menjawab ''ibumu''. Lalu siapa lagi? ''Ibumu,'' jawabnya. Lalu siapa lagi? ''Bapakmu!''.
Kemudian hadist riwayat yang lain tentang isi khutbah Haji Wada yang di riwayatkan oleh Abu Umamah bin Tsa’labah, nabi saw bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga." Seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay rasulullah ?" Beliau menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu arak." (HR. Muslim).
Contoh lainnya yang ditunjukkan Rasulullah Saw dalam menegakkan HAM adalah ketika pada tahun ke-9 hijriah, kaum muslimin berhasil membebaskan kawasan yang dihuni kaum Yahudi Bani Najran. Setelah itu, Rasulullah langsung membuat traktat yang ditandatangani secara bersama dengan para pemuka Bani Najran.
Pada butir-butir traktat yang dibuat itu, Muhammad Saw dengan lapang dada mengakui hak warga Yahudi Bani Najran untuk mengamalkan keyakinannya. Bahkan, keamanan dan penjagaan atas harta benda milik warga Najran juga menjadi tanggung jawab kaum muslimin (6).
Adapun inti dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pidato Rasulullah saw dalam Haji Wada adalah sebagai berikut:
1. Hak-hak Alamiah
Adapun yang termasuk dalam hak-hak ini adalah:
a. Hak Hidup
b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi
c. Hak Bekerja
2. Hak Hidup
Adapun yang termasuk dalm hak-hak ini adalah:
a. Hak Pemilikan
b. Hak Berkeluarga
c. Hak Keamanan
d. Hak Keadilan
e. Hak Saling Membela dan Mendukung
f. Hak Keadilan dan Persamaan
C. Prinsip-prinsip HAM DalamDeklarasi Kairo (Cairo Declaration)
Isu tentang pelaksakaan HAM tidak lepas dari perhatian umat islam, apalagi mayoriyas negara-negara islam adalah tergolong ke dalam barisan negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan negara-negara Barat dengan atas nama HAM. Dalam pandangan negara-negara islam HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran islam yang telah ditetapkan Alloh SWT. Berkaitan dengan itu, negara-negara islam yang tergantung dalam organization of the islamic conferensi (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syariat Islam di Kairo.
Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-qur’an dan sunah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (the universal Declaration of human right/UDHR) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948 (7).
Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo mencakup beberapa persoalan pokok, antara lain:
a. Hak pesamaan dan kebebasan (pasal 19 ayat a,b,c,d dan e) pasal ini berdasarkan pada :
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-israa’ ayat 70
2. Surat an-nisaa’ ayat 58, 105, 107, 135
3. Surat al-mumtahanah ayat 8
b. Hak hidup (pasal 2 ayat a, b, c, dan d)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-maidah ayat 45
2. Surat al-isra’ ayat 33
c. Hak memperoleh perlindungan (pasal 3)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-insaan ayat
2. Surat al-balad ayat 12-17
3. Surat at-taubah ayat 6
d. Hak kehormatan pribadi (pasal 4)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat at-taubah ayat 6
e. Hak menikah dan berkeluarga (pasal 5 ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-baqarah ayat 221
2. Surat ar-ruum ayat 21
3. Surat an-nisaa’ ayat 1
4. Surat at-tahrim ayat 6
f. Hak wanita sederajat dengan pria (pasal 6)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-baqarah ayat 228
g. Hak-hak anak dari orang tua (pasal 7 ayat a,b,c)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-baqarah ayat 233
2. Surat al-israa’ ayat 23-24
h. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat at-taubah ayat 122
2. Surat al-alaq ayat 1-5
i. Hak kebebasan memilih agama (pasal 10)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-baqarah ayat 256
2. Surat al-kahfi ayat 29
3. Surat al-kafiruun ayat 1-6
j. Hak kebebasab bertindak dan mencari suaka (pasal 12)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat an-nisaa’ ayat 97
2. Surat almumtaahanah ayat 9
k. Hak-hak untuk bekerja (pasal 13)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat at-taubah ayat 105
2. Surat al-baqarah ayat 286
3. Surat al-mulk ayat 15
l. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama (pasal 14)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-baqarah ayat 275-278
2. Surat an-nisaa ayat 161
3. Surat ali imran ayat 130
m. Hak milik pribadi (pasal 15 ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-baqarah ayat 29
2. Surat al-baqarah ayat 29
n. Hak memiliki hasil atau produk ilmu (pasal 16)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-ahqaaf ayat 19
2. Surat al-baqarah ayat 164
o. Hak tahanan dan narapidana (pasal 20-21)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat al-mumtahanah ayat 8 (8)
Dari deklarasi ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa Islam mengakui persamaan semua orang tanpa membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa. persamaan adalah basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia. kebebasan manusia dalam masyarkat Islam consisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan. Islam mengakui persamaan antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimasi. warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun yang mengganggu ketentraman masyarakat.
D. Isu Perdebatan HAM dalam perbedaan Aliran Islam Di Masyarakat Islam Indonesia
Kebolehan berikhtilaf dikalangan masyarakat muslim dibolehkan dalam agama, bahkan dikatakan bahwa ikhtilaf itu juga rahmat. Sebuah hadis menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecanh menjadi 73 golongan. Dalam kenyataan masyarakat Indonesia sekarang, ikhtilaf itu nampaknya tidak membawa rahmat tetapi justru menjadi factor pengganggu ketentraman kehidupan beragama umat.
Secara garis besar ikhtilaf yang kita lihat dalam sejarah ada tiga macam, yaitu: ikhtilaf dalam soal-soal fikih dan furuiyah, ikhtilaf dalam soal kalam, dan ikhtilaf dalam sosal ijtihad politik. Ikhtilaf dalam soal-soal furuiyah telah terjadi sejak zaman Islam klasik hingga sekarang, bahkan telah melahirkan macam-macam mazhab dalam Islam (9).
Pada zaman modern sekarang, ikhtilaf dalam bidang ini hampir tidak lagi membawa pertentangan atau perpecahan masyarakat, kecuali riak-riak kecil dan pada masa lalu. Kematangan ini terjadi karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Islam. Adapun ikhtilaf dalam bidang teologi ternyata telah mengakibatkan sejumlah kekerasan, seperti kasus khawarij dan mihnah pada zaman Islam klasik. Pada zaman modern, kekerasan sektarianisme ini juga masih terjadi di sejumlah Negara muslim.
Sedangkan ikhtilaf dalam ijtihad politik, tentu lebih banyak lagi contohnya yang berujung kepada kekerasan, baik pada masa klasik maupun modern. Sesungguhnya di Indonesia ikhtilaf itu terjadi pada ketiga-tiga kategori tersebut di atas: ikhtilaf furuiyah, ikhtilaf teologi, dan ikhtilaf politik. Dalam ikhtilaf furuiyah, hampir tidak ada masalah lagi sekarang kecuali percikan di berbagai tempat.
Ikhtilaf teologi, sesungguhnya sedang berkembang sekarang berhubung semakin berkembangnya faham Syiah di Indonesia, sementara 99% penduduk Indonesia penganut Islam Sunni dan sebagian terbesarnya penganut Syafiiyah. Kita juga pernah punya masalah dengan LDII, tetapi sekarang LDII telah bergabung dengan umat Islam mainstream dengan pernyataannya pada tahun 2007 sebagai hasil Munas/Kongresnya. Kita juga pernah mempunyai masalah akibat munculnya gerakan Ahmad Musadeq yang mengaku sebagai nabi, tetapi telah dapat diselesaikan dengan pembubaran gerakan sesat komunal itu.
Tentu saja perpecahan teologis yang paling actual adalah masalah Ahmadiyah di Indonesia yang oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah diberikan fatwa sesat dan pengikutnya dihukumi murtad. Khusus tentang masalah Ahmadiyah ini akan kita uraikan lebih lanjut. Adapun ikhtilaf ijtihad politik, kekerasan yang ditimbulkan telah terbukti dengan gerakan Darul Islam Kartosuwiryo, gerakan NII, dan Bom Bali I dan II (10).
Ada pula ikhtilaf ijtihad politik yang sejauh ini belum menimbulkan kekerasan yaitu pendapat yang mengatakan perlunya dibangun sistim khilafah di negeri ini, menggantikan sistim yang ada. Jika itu berarti harus menghapus NKRI maka pendapat ini akan dapat menimbulkan malapetaka politik yang besar, apalagi jika aliran ini bergerak bukan hanya pada tataran opini tetapi melakukan tindakan atau gerakan kekerasan misalnya.
Masalah Ahmadiyah di Indonesia sesungguhnya pada awalnya adalah masalah aliran teologi, tetapi sekarang telah berkembang menjadi masalah politik, bahkan politik internasional terutama setelah semakin bergaungnya isu HAM di dunia internasional dan di negeri ini. . Secara sepintas kilas kedua konsep itu, kebebasan beragama dan penodaan agama, nampaknya tidak saling menyapa bahkan saling menafikan, tetapi ketika dikaitkan dengan persoalan kedudukan dan peran Negara didalamnya, sesungguhnya kedua konsep itu bertemu pada muara yang sama yaitu bagaimana ketentraman dan ketertiban umum (law and order) dapat senantiasa dijaga.
Penegakkan law and order inilah entry point yang legal bagi suatu negara atau pemerintah untuk mengaturnya. Karena itu seyogyanya pemerintah tidak berbicara pada tataran teologi (sesat atau tidak sesat), melainkan pada tataran law and order ini.
Sesungguhnya di dalam masyarakat terdapat banyak juga kesesatan beragama, tetapi tidak memerlukan campur tangan pemerintah karena kesesatan itu bersifat individual. Meminta-minta kepada kuburan, misalnya, tentu adalah perbuatan sesat bagi seorang muslim tetapi karena bersifat perorangan maka tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Kerancuan dalam hal ini seringkali menyebabkan semakin berlarutnya suatu masalah, seperti pada persoalan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Banyak dokumen internasional telah diadopsi oleh PBB yang didalamnya antara lain mengatur tentang kebebasan beragama. Pertama yang harus disebut tentu DUHAM (UDHR) yang diadopsi PBB bulan Desember 1948 yang dalam Pasal-pasal 18, 26, dan 29 menyebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama yang mencakup kebebasan seseorang memeluk agama, mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk secara pribadi atau bersama-sama dalam masyarakat dalam ruang public atau privat menyatakan agamanya atau kepercayaannya dalam peribadatan, ketaatan, dan pengajaran pengamalannya(11).
Dokumen berikutnya ialah Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang diadopsi PBB tanggal 16 Desember 1966 yang dalam Pasal 18 menyebut tentang kebebasan beragama. Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diadopsi PBB pada tanggal 16 Desember 1966 juga, pada Pasal 13 dinyatakan mengenai kebebasan orang tua/wali untuk menyekolahkan anak sesuai agama yang dianut(12).
Kemudian dalam Deklarasi tantang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, Pasal 1 juga dinyatakan bahwa orang bebas memilih dan menganut agama. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB pada tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29, dan 30, dinyatakan bahwa Negara harus menghormati hak agama anak. Masih ada beberapa dokumen lagi seperti Durban Review Conference (2009) yang juga menyebut keharusan adanya larangan diskriminasi berdasarkan agama.
Komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM bersifat nasional dan internasional. Sejumlah kovenan internasional telah diratifikasi oleh Indonesia, sejumlah UU baru terkait HAM telah diberlakukan, bahkan Indonesia juga telah mengamandemen UUD 1945 untuk menambahkan beberapa Pasal tentang HAM agama di dalamnya.
Sungguh sangat menarik bahwa pasal 29 UUD 1945 yang mengatur HAM agama telah ada lebih tiga tahun sebelum PBB mengadopsi DUHAM pada tahun 1948. Pada tahun 1965 dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yng kemudian diangkat menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 bahwa meskipun secara historis terdapat enam agama di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), tidaklah berarti agama-agama lain seperti Shinto, Yahudi, Zoroaster, dan Tao dilarang di Indonesia.
UU ini sungguh sangat terbuka dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia, meskipun dalam masyarakat seringkali tidak dipahami demikian. Pada tahun 2000 melalui amandemen UUD 1945, beberapa pasal yang antara lain mengatur kebebasan beragama dimasukkan melalui Pasal 28E, 28I, dan 28J yang terkenal itu.
Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal-pasal 37, 39, 42, dan 43 mengatur tentang hak-hak agama anak, termasuk dalam pengangkatan anak. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pada Pasal 12 ayat 1a juga diatur tentang hak pendidikan agama anak didik, sesuai agama yang dianutnya.
Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun 2005 juga Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi UU No.12 Tahun 2005. Pada tahun 2006 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan, dimana pada Pasal 64 diatur bahwa orang boleh tidak mengisi kolom agama dan tetap dilayani hak-hak sipilnya. Pada tahun 2008 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik diberlakukan.
Demikianlah Indonesia telah berjalan jauh dalam upayanya menegakkan HAM agama, melalui amandemen UUD, ratifikasi kovenan internasional, dan pemberlakuan UU baru. Komnas HAM juga telah dibentuk dan bekerja, antara lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam literature, biasanya disebutkan ada delapan komponen kebebasan beragama yang harus dijamin itu, yaitu: internal freedom, external freedom, non-coercion, non-discrimination, rights of parents and guardians, corporate freedom and legal status, limits of permissible restrictions on external freedom, dan non-derogability(12 ).
Seberapa jauh UU kita telah mengatur semuanya, perlu kajian lebih lanjut. Tetapi sesungguhnya kedelapan komponen itupun mengandung kontradiksi di dalam dirinya, akibat takaran pembatasan yang tidak jelas atau belum diatur. Takaran keselamatan umum mungkin cukup jelas, tetapi takaran ketertiban umum misalnya, sangat lentur sifatnya. Apalagi jika ada kelompok dalam masyarakat yang menolak bentuk pengaturan apapun oleh negara terkait kehidupan keagamaan masyarakat.
Bagi kelompok ini, pembatasan apapun tidak boleh dilakukan terhadap kehidupan beragama, meskipun menyangkut komponen external freedom yang menurut dokumen-dokumen internasional memang dapat dibatasi dengan UU. Dalam kontek ini penyebaran ajaran Ahmadiyah tentang adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW dikategorikan oleh mereka sebagai bagian dari kebebasan beragama yang bersifat non-derogable.

Sumber:
Mohon Maaf untuk sumber referensi saya tidak memiliki data nya..
makalah ini diambil dari makalah kelompok lain..

1 comment:

  1. sumbernya dari buku apa saja kalau boleh tau? soalnya butuh sumbernya untuk tugas PAI. mohon bls scptnya mksih

    ReplyDelete