3/4/12

Hukum Adat 1 (makalah)


  1. Asal Mula Hukum Adat
Istilah hukum adat berasal dari terjemahan dari perkataan “adatrecht” yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof.Dr.C.Snouck Hurgronje seorang ahli pengetahuan islam dalam bukunya De Atjehers (orang-orang Aceh) pada tahun 1893. Bahwa hukum adat sebagai adats ‘die recht gevolgenhebben’ artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Berlainan dengan Prof. Cornelius van Vollenven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dan penulis buku Het Adatrecht van Nederlands Indie.[1] Dengan adanya istilah ini, maka pemerintahan colonial hindia belanda pada akhir tahun 1929 memulai secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.
Istilah hukum adat sebenarnya tidak terkenal dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal “adat” atau “kebiasaan”. Adat rech yang diterjemahkan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan. Van dijk tidak menyetujui hukum kebiasaan sebagai terjemahan adat recht dengan menggantikan hukum adat.
“ tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga di inginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturam itu berasal. Maka hamper senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya”
B.                 Definisi hukum adat
  1. Menurut yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum.
Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dari pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain, Hukum Adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.
Istilah hukum adat berasal dari terjemahan dari perkataan “adatrecht” yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof.Dr.C.Snouck Hurgronje seorang ahli pengetahuan islam dalam bukunya De Atjehers pada tahun 1893. Bahwa hukum adat sebagai adats ‘die recht gevolgenhebben’ artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Berlainan dengan Prof. Cornelius van Vollenven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dan penulis buku Het Adatrecht van Nederlands Indie.[2]
Berlakunya suatu peraturan hukum adat, tampak dalm penetapan (putusan-putusan) petugas hukum, misalnya putusan kepala adat, putusan Hakim perdamaian desa, dan sebagainya sesuai dengan lapangan kompetensinya masing-masing.
Di dalam pengambilan keputusan para pemberi keputusan berpedoman pada nilai-nilai universal yang di pakai oleh para tetua adat, yaitu:
a.       Asas gotong royong.
b.      Fungsi social manusia dan milik dalam masyarakat

c.       Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum (musyawarah)
d.      Asas perwakilan dan permusyawaratan.
  1. Menurut Ilhami Bisri, S.H., M.Pd.
            Hukum adat adalah system aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.
            Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui penjelasan umum, yang menjelaskan bahwa: “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”[3]
            Sesuai dengan sifat dan ciri utama hukum adat yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk perundang-undangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perasaan hukum rakyat yang nyata (soerya, 1992:52) di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
  1. Pendapat Para Ahli
Menurut definisi souck hurgronye, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Menurut Van vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang Bumi putera dan timur asing yang mempunyai pemaksa/sanksi dan tidak dikodifikasikan.
Sedangkan menurut Prof soepomo, hukum adat sinonim dengan hukum tak tertulis atau hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislative (unstatutary law).
  1. Sejarah Hukum Adat di Indonesia
Pra Kemerdekaan
  1. Zaman kerajaan Hindu.
Agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman “Malaio polynesia”, yaitu : Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian.
Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina). Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain :
  1. Sriwijaya – Raja Syailendra (abad 7 s/d 9)
Pusat pemerintahan : hukum agama Budha
Pedalaman : hukum adat Malaio Polynesia
  1. Medang (Mataram)
Masa raja “Dharmawangsa” dikeluarkan suatu UU “Iwacasana – Jawa Kuno – Purwadhigama. Untuk mengabadikan berbagai peristiwa penting dalam bidang peradilan, telah dibuat beberapa prasasti antara lain :
1.Prasasti Bulai (860 M)
2. Prasasti Kurunan (885 M)
3. Prasasti Guntur (907 M)
Setelah runtuhnya kerajaan Mataram, Jawa dipimpin oleh “Airlangga” yang membagi wilayah kerajaan atas Kerajaan Jonggala dan Kerajaan Kediri (Panjalu).
Zaman raja-raja “Airlangga”, usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat :
  1. Adanya meterai raja yang bergambar kepala garuda.
  2. Macam-macam pajak dan penghasilan yang harus dibayar kepada raja
Zaman raja “Jayabaya” usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat:
1)      Adanya balai pertemuan umum.
2)      Bidang kehakiman, tidak dikenal hukuman siksa badan, kecuali kejahatan perampokan dan pencurian.
3)       Hukuman yang berlaku kebanyakan hukuman denda.
  1. Zaman Singosari (Tumapel) – didirikan oleh Ken Arok (Rajasa)
Raja yang terkenal “Prabu Kertaqnegara” yang menghina utusan Cina (Men Gici). Usaha yang dilakukan terhadap hukum adat :
Mendirikan prasasti “Sarwadharma” yang melukiskan tentang adanya “Tanah Punpunan”, yaitu : tanah yang disediakan untuk membiayai bangunan suci yang statusnya dilepaskan dari kekuasaan Thanibala atau kekuasaan sipil (masyarakat) dengan ganti rugi.
  1. Zaman Majapahit – didirikan oleh Jayakatong (Jayakatwang)
Dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), Jayakatwang berhasil dibunuh. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada. Usaha yang dilakukan :
1.      Membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal : soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan negara.
  1. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut : Jayasong (Jayapatra).
  2. Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : “Kitab Hukum Gajah Mada”
Kesimpulan :
Secara zaman ini di mana kerajaan-kerajaan yang ada dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagian kecil agama Budha. Hal ini terlihat adanya pembagian-pembagian kasta dalam bidang pemerintahan dan peradilan.
Zaman ini berakhir dengan wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dengan raja terakhir Kertabumi (1478). Sejak saat itu kekuasaan di Jawa diambil alih oleh Kerajaan Demak.
Sebab-sebab runtuhnya kerajaan Majapahit :
a.       Perpecahan diantara pemimpinnya.
b.      Perang saudara dan perebutan kekuasaan.
  1. Zaman Kerajaan Islam
  1. Aceh (Kerajaan Pasai dan Perlak)
Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat, terlihat dari setiap tempat pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar “Teuku/Tengku”.
  1. Minangkabau dan Batak
Hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedang hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan, dalam hal ini terlihat dalam bidang perkawinan. Pepatah adat : Hukum adat bersendi alur dan patut, hukum agama/syara bersendi kitab Allah.
Di Batak yang terdiri dari berbagai suku seperti: Toba, Karo, Dairi, Simalungun, Angkola. Masing-masing suku tetap pada hukum adat, karena menghormati Sisingamangaraja, tetapi berkat Ompu Nommensen, agam Kristen juga ikut berpengaruh (jalan damai).
Secara umum, agama Islam dan Kristen di Batak hanya dalam hal kerohanian saja, tetapi tetap dalam struktur kemasyarakatan hukum adat tetap dipakai. Kedudukan pejabat agama hanya sebagai penyerta saja dalam pemerintahan desa, mengurus dan menyelenggarakan acara agama, misalnya : perkawinan, perceraian dan sebagainya.
  1. Sumatera Selatan (Palembang/Kukang)
Masuknya agama Islam berasal dari :
  1. Barat : Pedagang/mubaligh dari Aceh dan Minangkabau
  2. Utara : Pedagang/mubaligh dari Aceh, Malaka dan Cina
  3. Selatan : Pedagang/mubaligh dari Cirebon dan Banten.
Perkembangan terhadap hukum adat pada masa “Ratu Senuhun Seding”, hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu – UU Simbur Cahaya. Di dalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti : Khatib Bilal.
Berdasarkan Tambo Minang : Datuk Perpatih Nan Sabatang dari Minangkabau pernah mengusahakan tambang emas di daerha Rejang Lebong (Bengkulu). Masuknya para mubaligh yang berasal dari Minangkabau membawa pula pengaruh terhadap hukum adat dengan gari matrilineal – daerah Semendo. (jadi menempatkan kedudukan wanita sebagai penguasa harta kekayaan dari kerabatnya).
Di daerah Semendo dengan dianutnya garis keturunan matrilineal, telah membawa pengaruh terhadap sistem kewarisan yang dipakai, yaitu Sistem kewarisan mayorat (Mayorat Erprecht), dimana anak wanita tertua sebagai “tunggu tubang” atas harta kerabat yang tidak terbagi. Sedangkan anak lelaki tertua disebut “payung jurai” yang bertugas harta pengurusan harta tersebut.
Di samping itu juga berlaku adat “kawin Semendo”, dimana suami setelah kawin menetap di pihak istri.
  1. Lampung
Masuknya Islam disini pada masa “Ratu Pugung” dimana puterinya yang bernama “Sinar Alam” melangsungkan perkawinan dengan “Syarif Hidayat Fatahillah/sunan Gunung Jati”, setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam. Susunan kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki (patrilineal). Di mana laki-laki tertua (disebut “pun” – yang dihargai) – Kewarisan Mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua.
  1. Jawa
1)      Jawa Timur : pelabuhan Gresik dan Tuban
Penduduknya : Kota pantai – orang pendatang (Arab, Cina, Pakistan) dengan agama Islam. adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Penduduk asli : agama Hindu.
2)       Jawa Tengah
BerdIrinya kerajaan Demak dengan raja Raden Patah. Dimana Masjid  menjadi pusat perjuangan dan pemerintahan pembantu raden Fatah yang terkenal adalah Raden Sa’id/Sunan Kali Jogo. Pada masa “Pangeran Trenggana” dengan bantuan Fatahillah berhasil menduduki Cirebon dan Banten.
3)      Jawa Barat – kerajaan Pajajaran didirikan “Ratu purana”
Pelabuhan laut :
a)      Banten
b)      Kalapa (Sunda Kelapa)
Tahun 1552 Fatahillah memimpin Armada Demak dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa – Jayakarta.
  1. Bali
Pengaruh Islam sangat kecil, masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Menurut I Gusti Ketut Sutha, SH bahwa hubungan antara adat/hukum adat dengan agama (khususnya agama Hindu) di Bali merupakan pengecualian. Hal ini diperkuat oleh penegasan Pemda Bali yang menyatakan :
Bahwa pengertian adat di Bali dengan desa dan krama adatnya adalah berbeda dengan pengertian adat secara umum. Artinya : pelaksanaan agama dengan segala aspeknya terwujud dalam Panca Yodnya yang merupakan wadah konkrit dan tatwa (Filsafah) dan susila (etika) agama, karena seluruh kehidupan masyarakat Bali terjalin erat berdasarkan atas keagamaan.
Contoh : dalam hal pembagian warisan erat hubungannya dengan pengabenan atau upacara pembakaran mayat yang hakekatnya adalah pengaruh agama Hindu, juga ada bagian tertentu dari jumlah warisan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan.
  1. Kalimantan
 Agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai. Sedangkan masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan kepercayaan dari zaman Malaio Polynesia – kepercayaan kaharingan.
  1. Sulawesi
Dimulai berdirinya kerajaan “Goa” oleh Datuk Ri Bandang. Pengaruh Islam hanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah/mendesak adat masyarakat.
  1. Zaman VOC (1596 – 1608 / 1600 – 1800)
Tanggal 20 Maret 1602 didirikan VOC yang merupakan gabungan dari maskapai dagang Belanda. Tahun 1619 VOC di bawah pimpinan Jenderal Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta (Batavia).
Wilayah VOC meliputi daerah di antara laut Jawa dan Samudera Indonesia, dengan batas-batas  Sebelah barat  sungai Cisadane dan Sebelah timur sungai Citarum. Kedudukan VOC pada waktu itu Sebagai pengusaha perniagaan dan Sebagai penguasa pemerintahan.
Guna menjaga kepentingan VOC di Hindia Belanda, tahun 1609 Staten General (Perwakilan Rakyat), Belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia/Raad Van Indie) untuk membentuk hukum sendiri.
Adapun hukum yang diteapkan pada waktu itu adalah hukum VOC, yang terdiri dari unsur-unsur :
a.  Hukum Romawi
b.  Asas-asas hukum Belanda Kuno
c.  Statuta Betawi
Statuta Betawi dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen yang berisikan kumpulan plakat-palakat dan pengumuman yang dikodifikasikan. Menurut Van Vollenhoven : Kebijakan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut disebutnya “Cara mempersatukan hukum yang sederhana”
Dalam praktek/kenyataannya, peraturan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut tidak dapat dijalankan, sebab :
a.  Ada hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu dalam kota Betawi/Batavia.
b.  Ada hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar kota Betawi/Jakarta.
Menurut Utrecht : Hukum yang berlaku untuk penduduk asli adalah hukum adat. kecuali untuk daerah Betawi/Jakarta. Sebab-sebabnya adalah:
a.  kesulitan sarana transportasi waktu itu.
b. kurangnya alat pemerintah.
Sebagai jalan keluarnya, maka dikeluarkan resolutie 21-12-1708 yaitu sebagian Priangan (barat, tengah dan timur) diadili oleh Bupati dengan ombol-ombolnya dalam perkara perdata dan pidana menurut hukum adat.
Perhatian terhadap hukum adat pada masa ini sedikit sekali, tapi ada beberapa tulisan-tulisan baik perorangan maupun karena tugas pemerintahan, diantaranya :
  1. Confendium (karangan singkat) dari D.W. Freijer
Memuat tentang peraturan hukum Islam mengenai waris, nikah dan talak.
  1. Pepakem Cirebon.
Dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar (residen Cirebon). Membuat suatu kitab hukum yang bernama “pepakem Cirebon” yang diterbitkan oleh Hazeu. Isinya merupakan kumpulan dari hukum adat Jawa yang bersumber dari kitab kuno antara lain : UU Mataram, Kutaramanawa, Jaya Lengkaran, dan lain-lain.
Dalam Pepakem Cirebon, dimuat gambaran seorang hakim yang dikehendaki oleh hukum adat :
  1. Candra : bulan yang menyinari segala tempat yang gelap
  2. Tirta : air yang membersihkan segala tempat yang kotor
  3. Cakra : dewa yang mengawasi berlakunya keadaan
  4. Sari : bunga yang harum baunya
Penilaian VOC terhadap hukum adat :
  1. Hukum adat identik dengan hukum agama
  2. Hukum adat terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum.
  3. Penerapannya bersifat opportunitas (tergantung kebutuhan)
  4. Hukum adat kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa.
  1. Zaman Belanda
    1. Kedudukan Hukum Adat Zaman Daendels
Hukum adat pada zaman Daendels, tidak diperhatikan dan tidak ada peraturan-peraturan yang lahir. Daendels berpendapat bahwa hukum adat di Jaea terdiri atas hukum Islam. Akan tetapi hukum adat keseluruhan menurut Daendels terdiri atas hukum Islam.
Menurut Daendels derajat hukum Eropa lebih tinggi dari hukum adat. Meskipun demikian Daendels mempunyai pengertian tentang desa sebagai persekutuan. Selain itu Daendels juga mengenal sistem panjer.
    1. Kedudukan Hukum Adat zaman Raffles
Raffles beranggapan bahwa hukum adat sama dengan hukum islam. Hukum adat menurut Raffles tidak mempunyai derajat setinggi hukum Eropa. Hukum adat dianggap hanya baik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tidak patut jika diberlakukan atas orang Eropa.
Politik Hukum Kolonial
Pada tahun 1838 di negeri Belanda dilakukan kodifikasi terhadap semua aturan perundangan terutama hukum perdata dan hukum dagang. Dengan adanya kodifikasi hukum, di Belanda timbul juga pemikiran untuk diberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda. hal ini sesuai dengan asas konkordansi.
 Saat itu di Hindia Belanda berlaku hukum adat bagi golongan bumiputera yang selama ini hukum adat belum pernah mendapat perhatian. Tugas ini diserahkan kepada Mr. Hageman, tetapi tugas ini gagal, karena pemerintahan Belanda tidak mengetahui keadaan hukum di Hindia Belanda. Tugas tersebut diganti oleh scholten, lalu diganti lagi oleh Mr. H.L. Wichers. Tugas utamanya adalah mengadakan unifikasi hukum.
Unifikasi hukum ini ditentang oleh Van der Vinne yang mengatakan :
“Suatu kejanggalan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat mereka”.
 Pada tahun 1848, hasil unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang di Belanda telah selesai. Dan ini merupakan hasil kerja dari :
1.   A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgering) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda.
2.   B.W. (Burgelijk Wetbock) mengenai hukum perdata.
3.   Wetbock van Krophandel (WUK) mengenai hukum dagang.
4.   R.O. (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Saat itu yang dikodifikasi hanya hukum perdata berat dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum adat belum diperhatikan.Mengenai hukum adat timbul pemikiran untuk melakukan unifikasi sesuai kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan dari pemerintah Belanda, tetapi termasuk kepentingan bangsa Indonesia.
Tahun 1904 pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) mengusulkan suatu rencana Undang-Undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa dan mengharapkan agar Bumiputera tunduk hukum Eropa, karena hukum adat tidak mungkin diunifikasi dan dikodifikasi, selama ini usaha itu gagal. Kegagalan ini mengakibatkan hukum adat semakin terdesak dan ada pemikiran untuk menghilangkan hukum adat.
 Kegagalan untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa, karena dalam kenyataan tidak mungkin, bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia tunduk pada hukum Eropa yang disesuaikan dengan orang-orang Eropa, sedangkan bangsa Eropa hanya sebagian kecil saja, tidak mungkin bangsa Indonesia dimasukkan dalam golongan Eropa di dalam lapangan hukum privat.
Tahun 1927 pemerintah Belanda mulai menolak untuk mengadakan unifikasi hukum adat, mulai melaksanakan konsepsi Van Vollenhoven yang isisnya menganjurkan diadakan pencatatan yang sistematis dari hukum adat yang didahului dengan penelitian.
Tujuannya adalah untuk memajukan hukum dan untuk membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat. Konsepsi van Vollenhoven didukung oleh :
a)  Pengalaman yang pahit bertahun-tahun lamanya, bahwa memaksakan hukum barat dari atas selalu gagal.
b) Selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam lingkungan bangsa Indonesia
Politik hukum semenjak tahun 1927 adalah konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat. Sebelum menggunakan konsepsi Van Vollenhoven digunakan pasal II AB sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat. Awalnya hukum adat tidak dikenal, istilah yang dikenal adalah istilah Undang-Undang Keagamaan, Lembaga Rakyat dan kebiasaan. Dasar hukum yang berlaku pada saat itu adalah pasal II AB yang isinya :
“Bagi golongan pribumi, golongan Timur Asing berlaku peraturan-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka”.
Kegagalan mengadakan unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum adat, dikarenakan keanekaragaman penduduk Indonesia, sehingga sulit diarahakan pada keseragaman hukum. Maka tahun 1906 DPR Belanda mempertahankan hukum adat dengan memberlakukan pasal 131 ayat 2 b IS yang berlaku 1 Januari 1926.
Pasal 131 ayat 2 b isinya :
“Bagi golongan Bumiputera, Timur Asing, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.”
Dengan demikian dasar hukum berlakunya hukum adat masa Hindia Belanda adalah Pasal II AB ditujukan pada Hakim Indonesia dan Pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat ordonansi.
Tahun 1927 – 1928 merupakan tahun titik balik, dimana hukum Indonesia asli akan ditentukan kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum mereka dan untuk sementara dipakai hukum adat, karena belum bisa ditinggalkan. Sarjana Belanda yang banyak memperjuangkan hukum adat adalan Van Vollenhoven disebut juga Bapak Hukum Adat. Usaha yang dilakukan adalah :
a.       Menghilangkan kesalahpahaman hukum adat identik dengan hukum Islam
b.      Membela hukum adat terhadap usaha yang ingin menghilangkan hukum adat.
c.       Membagi wilayah Indonesia dalam 19 lingkup hukum adat.
Karya dari Van Vollenhoven tentang hukum adat adalah :
  1. Het Adatrech van Nederlandsc Indie (1901-1933), pengantar hukum adat Hindia Belanda.
  2. Een adat Wetboektje Voor Hele Indie (1910), buku adat untuk seluruh Indonesia.
  3.  De Indonesienen Zinj Grond (1919), orang Indonesia dan tanahnya.
  4. De Ontdekring van Het Adatrecht (1829), penemuan hukum adat.
5. Zaman Jepang
Masa itu berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundangan dan hukum adat tidak mendapat perhatian saat itu. Peraturan pada masa pemeintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer.
Ketentuan ini diatur pada UU No. 1 Balatentara Jepang 1942 pasal 3 isinya :
“Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”. (dasar hukum adat masa Jepang).
 Sesudah Kemerdekaan.
  1. Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945 – 27 Desember 1945)
Secara tegas hukum adat tidak ditentukan dalam satu pasal pun, tetapi termuat dalam :
a) Pembukaan UUD 1945 alinea IV
  1. Pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dan dasar negara adalah Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.
  2. UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum adat merupakan hukum dasar yang tidak tertulis.
b) Pasal II Aturan Peralihan
“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.
  1. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Di dalam konstitusi RIS mengenai hukum adat antara lain :
  1. Pasal 144 (1) tentang hakim adat dan hakim agama
  2. Pasal 145 (2) tentang pengadilan adat
  3. Pasal 146 (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman

  1. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 isinya “Dimana istilah hukum adat digunakan dengan jelas untuk dapat dipergunakan sebagai dasar menjatuhkan hukuman oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya”.

  1. UUD 1945 (berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
  1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
  2. TAP MPRS No. II/MPRS/1960
1)      Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
2)      Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
3)      Dalam penyempurnaan UU Hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dll.
c. UU No.5 tahun 1960 pasal 5
 d.UU No. 19/1964 jo UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
“Semua putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum : sifatnya terang/visual”.
e.  Pasal 27 ayat 1 :
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.

f. Pasal 23 ayat 1 :
“Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan baik yang berasal dari suatu peraturan atau sumber yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”
g.  Keppress RI No. II/1074 (Repelita Kedua 1974/1975 – 1978/1979)
Jadi dasar hukum adat sekarang adalah sebagai berikut:
1)      Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (pasal peralihan UUD 1945)
2)      Pasal 24 UUD 1945
3)      Pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
4)      UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



[1] Masriani, Yulies Tiena. S.H., M.Hum, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar   Grafika.


[2] Masriani, Yulies Tiena. S.H., M.Hum, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar   Grafika.


[3] Bisri, Ilhami. S.H., M.Pd, 2010, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

No comments:

Post a Comment