3/4/12

Hukum Adat 2 (makalah)

D. Bentuk-Bentuk hukum adat
Adapun bentuk-bentuk hukum adat dapat di bagi ke dalam dua bagian, yaitu:
1. Bentuk yang tertulis
Yaitu yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang sudah mengenal tulis, dapat diketahui keputusan-keputusa para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
Contoh hukum adat tertulis:
a.       Subak di Bali
b.      Piagam-piagam raja
c.       Angger arubiru (1782)
d.      Nawolo pradoto (1771)
e.       Pranata desa
f.       Baraja nanti (kutai) dsb.

2. Bentuk tidak tertulis
Yaitu yang masih buta huruf. Contoh hukum adat Tidak tertulis seperti: Maro, Kawin lari dan Harta gono gini.

E. Ciri-Ciri Masyarakat Hukum Adat

1.      Magis religious (alam pikiran masyarakat hukum adat dipengaruhi atas ilmu) setiap perbuatan dilandasi oleh agama dan kepercayaan
2.      Komunal (kemasyarakatan)
Setiap orang benar-benar selaku anggota masyarakat bukan oknum yang hidup mandiri
Landasan:
a.       Kepentingan pribadi selaku terkait dengan kepentingan umum
b.      Gotong royong, sambat sinambat
c.       Musyawarah, kerukunan
3.      Konkrit (terang, nyata)
Suatu perbuatan hukum selalu diberi wujud nyata (alam pikiran masyarakat Adat berdasarkan hal-hal yang nyata).
4.      Tunai (Kontan)
Setiap perbuatan hukum selalu diiringi (dibayar) dengan suatu perbuatan, ucapan atau symbol
Contoh: jual tanah bayar tunai
5.      Tradisional
Turun temurun berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan
Berlakunya suatu peraturan hukum adat, tampak dalam penetapan (putusan-putusan) petugas hukum, misalnya Putusan Ketua Adat, Putusan Hakim Perdamaian Desa, dan sebagainya sesuai denagn lapangan kompetensinya masing-masing.
            Di dalam pengambilan keputusan, para pemberi keputusan berpedoman pada nilai-nilai universal yang dipakai oleh para ketua adat, yaitu
a.       Asas gotong royong,
b.      Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat,
c.       Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum (musyawarah), dan
d.      Asas perwakilan dan permusyawaratan.

F. system Hukum Adat
a.       Hukum Perkawinan Adat
Dalam system perkawinan adat dikenal tiga system. Yaitu sebagai berikut:
1.      System Endogami
Dalam system ini, orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. System ini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut van Vollenhoven, system ini terdapat di Toraja, namun sudah semakin jarang karena interaksi masig-masing anggota masyarakat.
2.      System Eksogami
Dalam system ini, orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Misalnya: Daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Sumatra selatan, Minangkabau, Buru, dan Seram.
3.      System Eleutherogami
System ini tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam System Endogami dan Eksogami. Larangan yang ada biasanya menyangkut masalah nasab (keturunan dekat) dan musyawarah (pariparan).
System ini paling banyak terjadi di Indonesia, misalnya Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Belitung, Kalimantan, Minahasa, Ternate, Sulawesi Selatan, Papua, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.
System perkawinan tidak dapat dipisahkan degan sifat kekeluargaan yang ada. Di Indonesia terdapat tiga susunan kekeluargaan, yaitu sebagai berikut:
a) Sususnan kekeluargaan patrilineal
System ini menggunakan bentuk perkawinan, yaitu kawin jujur. Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan sebagai lambing diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, serta kerabat persekutuannya. Si istri masuk dalam lingkungan keluarga suaminya. Misalnya: Tapanuli.
b) Susunan kekeluargaan matrilineal
System ini menggunakan bentuk perkawinan semendo, yaitu suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, tetapi dapat bergaul denagn keluarga istrinya sebagai orang semendo. Namun anak-anak keturunannyamasuk pada keluarga istri, dan ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.
c) Susunan kekeluargaan parental
Pada system ini, kedua belah pihak (suami dan istri) dapat masuk menjadi anggota keluarga keduanya, sehingga dapat dikatakan masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami dan kerabat istri.
  1. Hukum Adat Waris
Hukum Adat Waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.
Di Indonesia terdapat tiga system kewarisan adat, yaitu
1.      System kewarisan individual
Cirinya adalalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Misalnya dalam masyarakat bilateral Jawa.
2.      System kewarisan kolektif
Cirinya adalah harta kekayaan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum untuk harta tersebut, disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan. Misalnya pada masyarakat matrilineal Minangkabau.
3.      System kewarisan mayorat
Cirinya adalah harta peninggalan diwariskan keselurusannya (sebagian besar jumlah harta pokok dari satu keluarga) pada seorang anak saja. Misalnya: Di Bali hak mayorat untuk anak laki-laki yang tertua dan di tanah semendo di Sumatra Selatan yang terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.
  1. Hukum Tanah Adat
Kaidah-kaidah yang berkenaan denagn peraturan tanah, sdalam hal penetapan hak, pemeliharaan, pemindahan hak, dan sebagainya disebut Hukum Tanah. Sebagai kaidah yang pokok adalah apa yang disebut hak ulayat (Beschikkingrecht). Istilah ini berasal dari van Vollenhoven. Hak ini disebut juga hak pertuanan. Hak ini mempunyai arti ke luar dan ke dalam.
            Berdasarkan atas berlakunya hak ke luar masyarakat yang mempunyai hak itu dapat menolak orang lain berbuat demikian. Hak ke dalam berarti masyarakat itu mengatur pemungutan hasil oleh anggota-anggotanya, berdasarkan atas hak dari masyarakat secara bersama dan agar masing-masing anggota mendapatkan bagian yang sah.
            Dalam hukum tanah, perjanjian dalm jual beli dapat mengandung tiga maksud, yaitu sebagai berikut:
1.      Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran tunai sejumlah uang sedemikian rupa, sehingga orang yang menyerahkan tetap ada ha katas kembalinya tanah itu kepadanya dengan jalan membayar kembali sejumlah uang yang sama. Di Minangkabau disebut menggadai, di Jawa disebut adol sende, di Sunda disebut ngajual akad
2.      Menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang tanpa hak menembusnya. Jadi untuk selama-lamanya. Di Jawa disebut adol plas, runtumurun, pati bogor; di Kalimantan disebut menjual jaja.
3.       Menyarahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang dengan janji bahwa tanah akan kembali lagi kepada pemiliknya tranpa perbuatan hukum lagi, yaitu sesudah berlaku beberapa tahun panenan (menjual panenan), di Jawa disebut adol oyodan.
d.      Hukum Pidana Adat
Kita telah mengetahui dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa beberapa segi sifat masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat biasa yang ada di kota-kota. Yang terpenting (dalam hubungan tersebut ) untuk diketahui, adalah bahwa masyarakat hukum adat kuat sifat atau alam pikiran diketahui, adalah bahwa masyarakat hukum adat kuat sifat atau alam pikiran komunalisme dan religo magis (kosmis), hal ini menjadi penting karena menjadi latar belakang kemasyarakatan, tempat hukum pidana adat itu berperan.
Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam, menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial terhadap orang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.
e.       Hukum Adat Tata Negara
            Hukum Adat Tata Negara adalah bagian hukum adat mengenai susunan pemerintahan. Hukum adat tata Negara membicarakan segi-segi ketata negaraan yang terdapat di dalam hukum adat, dapat juga kita memakai istilah yang dipakai oleh van Dijk yaitu tata susunan rakyat.
f.       Hukum Acara Adat
            Di Negara kita UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU-PKK), menjadi hukum dasar untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan hukum acara baru. Sampai sekarang masih belum ada bentuk hukum acara perdata baru itu, sehingga masih berpedoman pada HIR hukum acara perdata kita. Tetapi bagi hakim yang bertugas mengadili menurut hukum adat, soal yang di hadapi ialah: apakah isi dan arti sebuah peradilan berdasar hukum adat, hingga sekarang masih berlaku pasal 131 IS ayat 6 sampai terbentuk kodifikasi yang di unifikasikan menurut UU.PKK.
            Pasal 131 ayat 6 IS menentukan bahwa : hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan bangsa Indonesia yang berlaku pada waktu mulai berlakunya IS (jadi tanggal 1 Januari 1926), tetap berlaku selama dan sekadar tidak diganti menurut per-UU-an Negara kita, jadi: masih tetap berlaku sebagaimana dinyatakan dalam pasal 75 RR (lama) tahun 1854.
            Sumber hukum adat dalam arti segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat mencari hukum adat adalah:
1.      Pepatah-pepatah adat baik yang tersurat maupun tersurat merupakan prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi pegangan kehidupan masyarakat Indonesia.
2.      Yurisprudensi adat, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah atau sengketa adat.
3.      Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan yang hidup pada suatu masa tertentu ketika hukum adat menjadi suatu hukum positi secara nyata (pada zaman keemasan kerajaan), baik yang berwujud piagam-piagam, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.
4.      Buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja.
5.      Laporan-laporan hasil penelelitian tentang hukum adat.
6.      Buku karangan ilmiah para pakar hukum adat yang menghasilkan doktrin atau tesis tentang hukum adat.
G. Pengakuan Hukum Adat oleh Hukum Formal
Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus salah satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut.
 Dalam penjatuhan pidana oleh sala satu Hakim pada Perngadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28 hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat.
Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.
Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi :
1.      Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
2.      Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
3.      Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4)
Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskritif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.
Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.
Sehingga Kedudukan Hukum Adat dalam Pembangunan Tata Hukum Indonesia menurut UUD 1945:
  1. Hukum adat adalah cita hukum (meta norma dasar) dari hukum dasar kita
  2. Hukum adat memiliki kedudukan yang paling kuat (sebagai pondasi) dalam tata hukum Indonesia
  3. Hukum adat menjiwai seluruh hukum yang ada dalam tata hukum Indonesia, sekaligus merupakan sumber norma dan batu penguji bagi hukum-hukum tersebut.

1 comment: