3/4/12

Hukum Publik dan Privat (makalah)

A.    Hukum Publik
Hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif  jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat  yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. [1]
Hukum publik terbagi dalam dua bagian, yaitu:
1.            Hukum Pidana
Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau hukum yang mengatur kepentingan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara.
Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legalitas Pasal 1Ayat (1) KUHP aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.
      Hukum pidana dibagi dalam beberapa bagian yaitu:
a)   Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subyektif
a.       Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (ius poenale)
[2]Adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif  jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat  yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman . Semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.
b.      Hukum Pidana Dalam Arti Subyektif (ius puniendi)Adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif .
2.   Hukum Pidana Material Dan Hukum Pidana Formil
a.    Hukum Pidana Material
        Adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.
b.   Hukum Pidana Formil
        Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan-ketentuan hukum pidana material tersebut pada didalam praktik.
3.   Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi (niet gecodificeerd)
a.    Hukum Pidana Yang Dikodifikasikan
        Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:
1)   Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
2)   Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
3)   Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)
b.   Hukum  Pidana Yang Tidak Dikodifikasi
         Hukum pidana yang tidak dikodifikasi adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar  diluar KUHP ,seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.
4.   Tujuan Hukum Pidana
a.    prefentif (pencegahan)
         Untuk menakut – nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
b.   respresif (mendidik)
         Mendidik seseorang yang pernah melakuakan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat .

5.   Tindak Pidana (delik)
     Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalam
Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP). Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum. Pelanggaran (Buku III KUHP),  merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang.
6.   Macam-Macam Pidana
     Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :
a. Hukuman Pokok
         Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan.
b.Hukuman Tambahan
        Pencabutan hak-hak tertentu, Penyitaan barang-barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim.

A.2.    Hukum Tantra
     Hukum Tantra adalah hukum yang mengatur tentang segala kegiatan dalam bidang kenegaraan atau bidang penyelenggaraan negara, yang pada garis besarnya terbagi atas:
1.   Hukum Tata Negara
     Hukum tata Negara dalam arti sempit, ialah Hukum tata Negara
Jadi kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah:
Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan Negara
hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun
horizontal, wilayah Negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya.
                        Menurut L.J. Apeldorn  Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :
Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah, negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum, negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan., negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum
Hukum tata negara dibagi dalam 2 bagian, yaitu:
a.    Hukum Tata Negara Material
         Hukum tata negara material ialah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur perihal hierrki atau susunan kedudukan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenangnya, serta cara-cara dan dasar-dasar mereka bertindak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaras dengan kedudukannya.
b.   Hukum Tata Negara Formal
           Hukum tata negara formal ialah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur bagaimana  caranya menpertahankan dan melaksanakan hukum tata negara material.
Adapun asas-asas hukum tata negara yaitu:
           Asas Pancasila, asas hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara hukum, asas demokrasi, asas kesatuan, asas pembagian kekuasaan dan check belances, asas legalitas
2.   Hukum Administrasi Negara
     Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai  pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.
Hukum administrasi negara  dibagi dalam 2 bagian, yaitu:
a.    Hukum Administrasi Negara Material
   Hukum administrasi negara materal adalah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur perihal segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatur-aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam praktik (secara administratif).
b.   Hukum Administrasi Negara Formal
     Hukuma administrasi negara formal adalah segenap peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum administrasi negara material.
     Hukum administrasi negara meliputi:
     Hukum pemerintahan, hukum peradilan (peradilan tata negara, peradilan administrasi negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana), hukum kepolisisian, hukum proses perundang-undangan.
     Hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu:
     Organisasi atau institusi. Bagaimana mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut, bagaimana berlangsungnya kegiatan atau pelaksanaan tugas dari jabatan-jabatan tersebut, bagaimana memberi pelayanan dari aparatur pemerintahan kepada masyarakat.
     Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukun tata negara
Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang.
Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya.
Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.
B.  Hukum Privat
             Hukum privat atau perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain  Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
            Hukum privat terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit.
B.1.     Hukum Perdata Dalam Arti Luas
1.         Hukum Perdata
a. Hukum Perdata Material
         Hukum perdata material yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum.
b.Hukum Perdata  Formal
            Hukum perdata formal atau hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur bagaimanakan cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan-ketentuan hukum perdata material tersebut dalam praktik.
2.         Hukum Dagang
        Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.
        Hukum dagang adalah peraturan-peraturan hukum privat yang mengatur tentang hal-hal berikut:
Hubungan-hubungan  hukum yang terjadi antarsubjek hukum khusus dalam kegiatan perdagangan, hak dan kewajiban timbal-balik masing-masing subjek hukum yang timbul berkenaan dengan adanya hubungan hukum tersebut, sanksi hukum yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan-ketentuan hukum yang besangkutan, dalam hal-hal apa saja atau dalam keadaan yang bagaimana saja bisa diadakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

Sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :
a.    Hukum tertulis yang dikodifikasikan
1)      KUHD
2)      KUHS
b.    Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan
KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi.
B.2.     Hukum Perdata Dalam Arti Sempit
1.   Hukum Perdata Material
Pada hukum perdata material terdapat tujuh bagian, yaitu:
a.    Hukum pribadi
         Hukum pribadi adalah bagian dari hukum material khusus  mengatur tentang urusan-urusan perorangan (secara pribadi) dan hubungan-hubungannya dengan orang lain(secara antarpribadi). Misalkan urusan kedudukan seseorang, domisili, kewarganegaraannya, tanggungjawabnya dalam bertindak, dan sebagainya.
b.   Hukum Benda
         Hukum benda adalah hukum yang khusus mengatur tentang hal-hal kebendaan yang menjadi objek pelaksanaan peranan para sunjek hukum yang bersangkutan.
c.    Hukum Hak Immaterial
         Hukum hak immaterial adalah hukum yang khusus mengatur  tentang hak immaterial, yakni hak seseorang atau suatu pihak atas keaslian ciptaannya yang sebenar-benarnya.
d.   Hukum Perjanjian
         Hukum perjanjian adalah hukum yang khusus mengatur tentang segala tata cara menurut hukum untuk mengadakan perjanjian serta segala akibat yang ditimbulkan karena diadakannya perjanjian tersebut.
e.    Hukum Keluarga
         Hukum keluarga adalah hukum yang khusus mengatur hal keluarga beserta seluk-beluk yang berkaitan didalamnya. Misalkan cara-cara pembentukannya (perkawinan), hak dan kewajiban para anggotanya masing-masing beserta tanggungjawabnya, dan sebagainya.
f.    Hukum Waris
         Hukum waris adalah hukum yang khusus mengatur tentang waris mewaris, yakni bagaimana cara beralihnya segala hak atau kewajiban pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris.
g.   Hukum Penyelewengan Perdata
           Hukum penyelewengan perdata adalah hukum yang khusus mengatur dan menegaskan tentang sikap tindak yang mana saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan siapa saja yang dapat dimintai tanggungjawabnya serta bagaimana pula cara-cara penyelesaiannya.
2.         Hukum Perdata Formal
                 Hukum perdata formal atau hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur bagaimanakan cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan-ketentuan hukum perdata material tersebut dalam praktik.

         Hukum perdata di Indonesia dikodifikasikan dalam buku KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
KUHPerdata bukanlah merupakan buatan asli Indonesia. KUHPerdata berasal dari BW (Burgelijke Wetboek), yakni dari Negara Belanda. Konsep BW sendiri berasal dari Code Civil buatan Prancis. Begitu juga dengan Code Civil yang konsepnya sebenarnya berasal dari Kerajaan Romawi, yaitu Corpus Iuris Civilis.
Adapun sistematika KUHPerdata sebagai berikut:
1)      Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2)      Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3)      Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4)      Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs
C.                                                     Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Publik Dan Hukum Privat
Persamaan antara hukum publik dan hukum privat adalah kedua-duanya merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, kedua-duanya mempunyai sanksi hukum tertentu yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya, tetap tunduk pada pengecualian yang bisa saja diberlakukan dalam keadaa-keadaan yang memaksa, dalam hal tidak adanya jalan-jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat saja.
Perbedaanya diantara keduanya adalah hukum publik mengutamakan kepentingan umum sedangkan hukum privat mengutamakan kepentingan perorangan atau individu, dipertahankan oleh negara sedangkan hukum privat dipertahankan oleh individu, para pelanggarnya dimintai tanggung jawabnya berdasarkan tuntutan jaksa sedangkan hukum privat para pelanggarnyadimintai tanggung jawab berdasarkan tuntutan dari pihak penggugat sebagai pihak yang langsung dirugikan.


2 Van Apeldoorn, 2004 : 326
[2] Van Apeldoorn, 2004 : 326

1 comment:

  1. cari uang bersama penivagi yu, punya link adf.ly adfoc dan link ptc lainnya join ama blog PeniVagi pilih monetize your link dan baca terlebih dahulu sebelum masukin link ptc nya ditunggu say

    ReplyDelete